Ringkasan Siaran:
- PGRI Jawa Timur menolak keras rencana pembangunan KDMP di lahan SDN Tegalrejo 01 Blitar.
- Alih fungsi sekolah aktif dinilai mengancam dunia pendidikan dan proses belajar siswa.
- PGRI meminta pemerintah menggunakan lahan alternatif seperti tanah bengkok desa.
- Organisasi guru siap menggelar aksi Berbarengan wali murid Apabila proyek tetap berjalan.
Blitar (Liputanindo.id) – Rencana alih fungsi lahan sekolah dasar aktif di Kabupaten Blitar Buat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu gelombang penolakan keras dari kalangan pendidik. PGRI Jawa Timur menegaskan keberatan atas penggunaan fasilitas pendidikan sebagai Letak proyek koperasi desa.
SDN Tegalrejo 01 di Kecamatan Selopuro menjadi salah satu sekolah yang terdampak kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai berpotensi mengorbankan masa depan pendidikan demi kepentingan pembangunan yang dinilai Lagi Mempunyai banyak alternatif Letak lain.
Pengurus PGRI Jawa Timur, Munthohar, menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakberpihakan terhadap sektor pendidikan.
“Pendidikan itu Unsur Istimewa Buat kemajuan bangsa. Berarti kalau pemerintah sudah berani menggusur, mendzalimi pendidikan, tunggu saja hancurnya sebuah negara,” tegas Munthohar, Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan catatan PGRI, praktik pembangunan KDMP di atas lahan sekolah aktif sejauh ini ditemukan di dua Letak di Kabupaten Blitar, yakni SDN Tlogo dan SDN Tegalrejo 01.
Munthohar memperingatkan pemerintah daerah agar Tak gegabah dalam mengambil keputusan, karena kebijakan ini dapat memicu preseden Jelek bagi sekolah lain di Area Blitar.
Menurutnya, pembangunan koperasi di area sekolah aktif berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar sekaligus memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Meski mendukung program koperasi desa, PGRI meminta Letak pembangunan dipindahkan ke lahan yang lebih layak, seperti tanah bengkok Punya desa.
“Di sini kan Terdapat tanah-tanah bengkok yang Lagi luas? Mungkin Bisa didirikan koperasi tersebut. Tapi kalau harus mengambil SD sini, kami keberatan dan menolak keras,” ujarnya.
PGRI Jawa Timur menegaskan siap mengambil langkah lebih besar Apabila aspirasi mereka diabaikan, termasuk mobilisasi aksi Berbarengan wali murid.
“Kalau tetap nanti mentok Tak diselesaikan, jangan salahkan kalau PGRI nanti Berbarengan wali murid akan turun ke jalan menolak dengan adanya pembangunan itu,” pungkasnya. [owi/beq]
