MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang juga mantan Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit mengatakan transparansi data harus diutamakan Buat mengatasi persoalan keterlanjuran sawit di kawasan hutan.
“Saya Mengerti persis bahwa Terdapat soal keterlanjuran sawit di kawasan hutan menjadi karut-marut, saya kira persoalannya adalah dari data dan transparansi data,” ujar Raja Juli Antoni usai Penyelenggaraan serah terima jabatan di Jakarta pada Selasa (22/10/2024).
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menambahkan, laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menjadi dasar bagi Kementerian Kehutanan dalam memulai pekerjaan Buat menata kawasan hutan.
“Transparansi data dari transformasi digital. Semakin sebuah institusi dapat diaudit dapat diakses oleh publik dengan teknologi yang paling mutakhir,” lanjut mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu.
Enggak hanya itu, ia akan bekerja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga kawasan hutan Indonesia sebagai bagian dari paru-paru dunia. “Tentu apa yang tadi disebutkan oleh Pak Prabowo sebagai kebocoran itu dapat kita antisipasi Serempak-sama,” tegas dia.
“Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan selalu mengingatkan saya, jaga hutan, jaga hutan. Tetapi dalam kesempatan lain Ketika ngobrol berdua beliau juga menginginkan hutan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Lebih dari itu, ia pun akan mengundang jajaran kementerian Buat menggali berbagai Ragam isu yang dihadapi sektor tersebut.
“Saya pribadi bukanlah orang yang birokratis, siapapun, CSO, pelaku usaha, bahkan staf yang bukan Eselon sekalipun, Kalau Mempunyai ide dan pemilikiran Buat pengelolaan kehutanan, silahkan atur waktu Buat berdiskusi dengan saya,” pungkasnya. (Medcom/Ant/P-3)
