Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan heran tindakan kekerasan terhadap anak-anak di Daycare Little Aresha Kota Yogyakarta dilakukan Perempuan yang Sepatutnya Mempunyai naluri pengasuhan alami sebagai seorang ibu.
“Saya heran itu (kekerasan) Bahkan dilakukan oleh ibu-ibu. Memangnya dia enggak punya anak? Memperlakukan anak-anak di Dasar umur seperti itu,” kata Sultan Demi ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.
Tempat penitipan anak di Yogyakarta tersebut digerebek aparat kepolisian pada Jumat (24/4), karena kasus kekerasan dan penelantaran anak.
Polresta Yogyakarta telah menetapkan 13 orang tersangka, dengan 11 orang di antaranya merupakan pengasuh daycare tak berizin itu.
“Saya enggak ngerti mereka itu siapa. Ya kalau Lelaki mungkin, ya, tapi yang melakukan ibu-ibu sendiri kekerasan-kekerasan seperti itu,” kata Sultan.
Menurut Sultan, lembaga yang beroperasi tanpa izin Formal sudah Niscaya akan mendatangkan masalah di kemudian hari.
Oleh karena itu, Sultan juga menekankan komitmen pelayanan yang Lurus hanya Dapat dijamin Kalau sebuah lembaga berani menempuh jalur legalitas yang Jernih.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, Sultan menginstruksikan agar seluruh tempat penitipan anak yang tak berizin di daerahnya segera menghentikan operasionalnya Demi ini juga.
“Namanya ilegal itu mesti bermasalah. Kalau maunya Berkualitas-Berkualitas ya mesti Absah. Jadi, sebetulnya, kalau saya ya begitu ilegal tutup sementara supaya diproses Absah. Selama Tak mau Absah, jangan boleh dibuka sehingga Tak terulang,” katanya.
Selain itu, Gubernur DIY juga memerintahkan jajarannya segera merancang surat edaran Kepada menjadi mandat bagi pemerintah kabupaten/kota bergerak melakukan operasi lapangan, menyisir lembaga-lembaga yang Tak layak, Berkualitas secara Berkas maupun kualitas layanan.
“Makanya saya minta Segera Kepada desain surat edaran. Asa saya kabupaten/kota melakukan operasi. Lihat Eksis yang ilegal, yang Tak memberikan pelayanan yang Tak Berkualitas seperti apa,” katanya.
Sultan juga mengkritisi praktik komersialisasi pada daycare ilegal yang seringkali menawarkan waktu penitipan hingga larut malam, Tetapi mengabaikan standar perlindungan anak.
Menurut Sultan, izin Formal adalah syarat mutlak yang Tak Dapat ditawar, meski perizinan Tetap membutuhkan pengawasan ketat agar pelayanan tetap prima.
“Yang Krusial kan pelayanannya karena yang Absah pun belum tentu pelayanan itu Berkualitas, apalagi ilegal. Ya memang mereka memberikan kebebasan, dititipkan Tamat jam 10 malam boleh. Tapi, mesti cost-nya juga mending tambah. Ra mungkin ora (Tak mungkin Tak),” katanya.
