Liputanindo.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku Enggak mengetahui terkait surat permintaan Donasi penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di Rendah PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
“Saya Enggak Paham apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang Eksis di Aceh,” kata Mualem, dikutip Antara, Selasa (16/12/2025).
Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman. Ia menyebut surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang Eksis di Indonesia.
“Eksis salah pemahaman, itu Kepada lembaga yang Eksis di Indonesia, bukan Kepada PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah Eksis. Karena mereka juga Eksis program di Aceh,” kata Muhammad MTA.
Lampau, kata Muhammad MTA, bencana Aceh Tetap berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan Pengawasan dan menjadi prioritas. Status bencana yang berada di tingkat provinsi ini pun Membangun Pemerintah Aceh Menyantap perlu melakukan langkah-langkah Krusial, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.
Muhammad MTA juga Menyaksikan pengalaman Ketika bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka Kawan strategis Pemerintah Indonesia, bahkan Tetap banyak program kemitraan di seluruh Indonesia. Seperti UNICEF, kata dia, mereka Tetap Eksis program pendampingan perlindungan anak di Aceh Tamat April.
Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah Aceh yang menjadi pilar Penting penanganan bencana, Krusial melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
“Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana Kepada Bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, Kepada tetap Mempunyai program itu, UNDP juga seperti itu,” ucapnya.
UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang Tetap di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini mereka Bisa membantu pemerintah, Bagus pusat yang melakukan Pengawasan dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, Bisa masuk Kepada membantu.
Tetapi yang dibangun kemudian, menurut dia, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra. Ia juga Enggak memungkiri pihaknya ditanyai langsung oleh Tim Komunikasi Presiden.
“Apalagi mereka (UNDP – UNICEF) Kawan strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak,” kata Muhammad MTA.
Sebelumnya Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga Global di Rendah PBB Kepada membantu menangani pasca-bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong. Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, NDP Indonesia telah menerima permintaan Formal dari Aceh pada 14 Desember 2025.
Ketika ini UNDP tengah melakukan peninjauan Kepada memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan Pagi (early recovery).
Kemudian juga disampaikan bahwa UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Ketika ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Hal itu dilakukan Kepada mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dimana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.