Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto: Anadolu
Keputusan ini mencerminkan sejumlah faktor yang dianggap penting dalam menilai stabilitas ekonomi negara tersebut.
Dari ketidakpastian politik hingga tantangan ekonomi dalam negeri, ada beberapa alasan utama yang memengaruhi langkah ini.
Penurunan peringkat ini tentu menjadi sorotan di tengah situasi ekonomi global yang juga penuh dengan ketidakpastian.
Melansir Xinhua, Kamis, 3 Oktober 2024, Kementerian Keuangan Israel mengumumkan bahwa Lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) kembali menurunkan peringkat kredit pemerintah Israel, kali ini dari A+ menjadi A, dengan prospek tetap “negatif”.
Apa faktor utamanya?
S&P mencatat peningkatan potensi konflik berkepanjangan antara Israel dan Hizbullah sebagai faktor utama, mengingat eskalasi bentrokan baru-baru ini.
Lembaga ini memperingatkan aktivitas militer di Gaza dan konflik di perbatasan utara Israel, termasuk potensi invasi darat ke Lebanon, dapat berlanjut hingga 2025, dengan risiko serangan balasan terhadap Israel.
.jpg)
S&P Mendunia Ratings.
Bagaimana dampak konflik ini terhadap perekonomian Israel?
S&P memproyeksikan dampak konflik ini akan menunda pemulihan ekonomi Israel, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi riil yang direvisi menjadi nol persen pada 2024 dan 2,2 persen pada 2025. Selain itu, defisit fiskal diperkirakan akan melebar karena pengeluaran pertahanan yang meningkat.
Sayantan Lumrah Israel, Yali Rothenberg, menekankan pentingnya memberikan kepastian bagi ekonomi dan investor.
Dia mendesak pemerintah untuk segera menyetujui anggaran 2025, yang harus fokus pada pemulihan cadangan fiskal, mendorong investasi, serta memenuhi kebutuhan sosial dan keamanan Israel.
Oleh karena itu, penurunan peringkat kredit Israel oleh S&P menambah tekanan bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dengan konflik yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, Israel perlu merespons dengan kebijakan fiskal yang jelas.
Kalau tidak ada langkah konkret, situasi ini bisa semakin memperburuk ekonomi dan memperlambat pemulihan di masa depan. (Nanda Sabrina Khumairoh)
