PENEGAKAN hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terasa Sempit, tanpa pergerakan. Para pelaku sindikat dengan modus memberi tawaran pekerjaan ke luar negeri tetap bebas beraksi. Seolah-olah Eksis tangan-tangan tak tersentuh yang melindungi sepak terjang mereka.
Keluhan atas macetnya penegakan hukum terhadap TPPO disuarakan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Ia bahkan terang-terangan bersuara Eksis oknum-oknum institusi negara yang ikut terlibat sehingga para pelaku sindikat sulit dijerat.
Sesungguhnya ini hal sangatlah disesalkan, manakala pejabat dan pejahat berkolaborasi di ruang gelap. Mereka Tak segan-segan mengorbankan Penduduk negaranya sendiri yang rela meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan mata pencaharian.
Ketika para mafia mereguk cuan, sesama anak bangsa Malah hidup dalam penderitaan di negeri orang. Ini tentu Tak boleh terjadi Kembali, Tamat Bilaman pun. Kuncinya Eksis pada penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk membersihkan institusi negara dari oknum-oknum pengkhianat.
Komitmen itu sudah disampaikan Benny dalam acara Obrolan publik yang diselenggarakan BP2MI Berbarengan Menko Polhukam Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4). Ia bahkan sudah mengultimatum pegawai BP2MI yang terlibat perdagangan orang akan berurusan dengan hukum.
Komitmen tersebut tentu kita apresiasi, tetapi di Begitu bersamaan harus kita uji. Jangan hanya ucapan janji, tapi mesti mewujud dalam sebuah bukti. Publik perlu disodorkan dengan fakta bahwa BP2MI Tak termasuk dalam institusi negara yang oknum-oknumnya ikut terlibat sindikat.
Jangan Tamat Benny menuding institusi lain, tapi sejatinya sapu kotor itu Malah mereka yang miliki. Sebaliknya, ketika BP2MI terbukti Bersih, publik tentu punya Cita-cita besar bahwa pekerja migran memang mendapat jaminan perlindungan. Mereka bekerja di luar negeri sebagai individu yang bebas bukan korban perdagangan orang.
Tetapi, BP2MI yang Bersih barulah Sebelah jalan Kepada menghentikan praktik kejahatan perdagangan orang. Separuhnya Kembali ialah dengan membersihkan oknum-oknum berseragam institusi negara. Benny harus berani mengungkap ke publik siapa saja oknum tersebut dan dari institusi mana mereka berasal.
Tanpa keberanian Kepada mengungkap, sindikat mafia TPPO mustahil terjerat. Kembali-Kembali anak bangsa yang menjadi korban perdagangan orang. Padahal, negara Sepatutnya hadir Kepada melindungi segenap tumpah darah sesuai amanat konstitusi.
Di luar itu, BP2MI tentu Tak Bisa bekerja sendiri. Lembaga ini harus mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari pemerintah. Ketika Menko Polhukam Mahfud MD di Perhimpunan Berbarengan Benny menyatakan akan mendorong penegakan hukum, itu sebuah sinyalemen positif.
Ia berjanji akan membawa hasil Pengusutan BP2MI ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta. Publik tentu berharap agar janji Mahfud dapat direalisasikan. Penindakan TPPO jangan Tamat Sempit, sindikat harus dijerat, praktik pidana perdagangan orang mesti disikat.
Satu yang kita harapkan dari Mahfud ialah agar janji yang diucapkan Tak berakhir antiklimaks. Tetap segar dalam ingatan ketika Mahfud membongkar adanya transaksi jumbo di Kementerian Keuangan kini malah seolah tak berujung, tanpa kejelasan.
Benny dan Mahfud sudah bersuara dan publik sedang menanti aksi Konkret. Negara harus Bisa mengungkap bagaimana Bisa Eksis oknum-oknum tak tersentuh hingga Bisa meloloskan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal, Berkualitas melalui jalur tikus maupun Formal.
Bila pejabat sudah mengungkap dengan terang-benderang, tapi Tak Bisa ditindaklanjuti, sama saja negara Tak berfungsi. Ini Tak boleh terjadi, negara jangan Tamat kalah dengan mafia. Sudah saatnya perdagangan orang dihentikan.
