Rupiah. Foto: Liputanindo.id/Husen.
Jakarta: Ekonom senior Didin S. Damanhuri memperingatkan Akibat serius dari kebijakan tarif tinggi Amerika Perkumpulan (AS) terhadap Indonesia. Pemerintah diminta segera bersikap Demi menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam.
Kebijakan perang tarif yang diluncurkan Amerika Perkumpulan dinilai akan menambah beban ekonomi Indonesia. Indonesia diketahui menjadi salah satu negara yang dikenai tarif tinggi oleh AS, yakni sebesar 32 persen.
Didin menilai, kondisi ini Dapat membawa Indonesia ke dalam krisis multidimensi Apabila tak segera diantisipasi. “Dampaknya sudah mulai terasa. Rupiah Ketika ini menyentuh Rp16.700 per USD dan bukan Kagak mungkin dalam waktu dekat Dapat tembus Rp17.000,” kata Didin seperti dikutip pada Jumat, 4 April 2025.
Ia menilai, depresiasi rupiah tersebut Dapat memicu rentetan krisis, termasuk gelombang PHK massal. Menurut Didin, banyak perusahaan besar yang berorientasi ekspor maupun bergantung pada komponen impor dolar AS berpotensi bangkrut. “Pilihan rasional bagi korporasi Ketika ini adalah melakukan PHK besar-besaran,” terang dia.
Situasi ini, tambahnya, Kagak akan berhenti pada perusahaan besar saja. UMKM yang Mempunyai rantai pasok dengan perusahaan besar juga akan terdampak. “Akan terjadi Dampak domino ke belakang dan ke depan dalam ekosistem usaha,” Jernih dia.
Didin juga mengingatkan bahwa penerimaan pajak negara sudah menurun Sekeliling 30 persen, dan daya beli masyarakat pun anjlok. “Data mudik terakhir menunjukkan penurunan jumlah pemudik dan perputaran Doku hingga 24 persen. Ini sinyal Jernih melemahnya konsumsi masyarakat,” Jernih dia.
Selain itu, pesimisme ekonomi melanda berbagai sektor, termasuk pemerintah pusat dan daerah. “Apabila Kagak diatasi, situasi ini Dapat memicu meningkatnya kriminalitas, yang bahkan Ketika ini pun sudah mulai meresahkan,” kata Didin.
(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
Rekomendasi tujuh langkah Demi pemerintah
Karenanya, dia merekomendasikan tujuh langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Demi memitigasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Pertama, mengevaluasi Akibat jangka pendek, menengah, dan panjang dari tarif tinggi AS, Sembari memperkuat kerja sama dengan blok ekonomi seperti ASEAN, OKI, dan BRICS+.
Kedua, pemerintah harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap visi, misi, dan programnya agar relevan dengan kondisi terkini. Ketiga, Didin menyarankan pengalihan Anggaran dari proyek jangka panjang ke stimulus besar-besaran Demi membangkitkan pasar domestik, khususnya UMKM.
Langkah keempat ialah penghentian Segala pengeluaran APBN dan APBD yang Kagak esensial. “Benchmark-nya Dapat merujuk ke langkah efisiensi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat,” kata dia.
Kelima, narasi perpecahan bangsa harus dihentikan demi konsolidasi politik, ekonomi, dan sosial. Keenam, keluarga-keluarga Indonesia diimbau memperkuat solidaritas dan prioritas kebutuhan pokok. “Prinsip tolong-menolong atau ta’awun harus kembali dihidupkan,” tegas dia.
Terakhir, aparat keamanan diminta bertindak Segera dan bijak menghadapi potensi gangguan keamanan. “Situasi kamtibmas Dapat memanas. Negara harus hadir dengan sigap,” Jernih Didin.
