Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Dok Kemenkeu
Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026 Bisa mencapai Nomor 5,7 persen.
Menurut Purbaya, pemerintah Tetap Mempunyai ruang Kepada mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal II, mengingat periode berjalan baru mencapai April 2026.
“Kami akan dorong ke sana (5,7 persen). Ini kan April belum habis. Tetap Eksis Mei dan Juni. Nanti begitu April datanya Terang, kami lihat, kami akan kasih dorongan Kembali ke ekonomi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu, 26 April 2026.
Purbaya mengatakan, kenaikan harga komoditas yang terjadi Demi ini tak serta merta memperlambat kinerja perekonomian. Dia berpendapat dampaknya akan sangat bergantung pada besaran kenaikan harga dan seberapa luas pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Purbaya menyebut lonjakan harga komoditas yang berpotensi menekan perekonomian Adalah harga minyak kelapa sawit (CPO). Dia akan berkoordinasi dengan menteri terkait Kepada mencegah tekanan besar dari kenaikan harga minyak ke ekonomi nasional.
(2).jpeg)
(Ilustrasi. Foto: Dok Liputanindo.id)
Siapkan stimulus Kepada jaga pertumbuhan
Bila ekonomi terlihat melambat, Purbaya siap memberikan stimulus dari berbagai sisi Kepada menjaga momentum pertumbuhan.
“Kalau melambat, saya akan kasih stimulus dari berbagai sisi. Dapat saja cash money-nya diperbaiki Kembali, diperkuat Kembali, Dapat yang lain,” katanya.
Selain itu, dia juga membuka Kesempatan Kepada mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang Tetap Lamban agar Kategori Biaya Dapat lebih Segera masuk ke sistem perekonomian.
Langkah itu dinilai dapat menjadi salah satu Langkah Kepada menjaga daya dorong pertumbuhan pada kuartal II.
Secara garis besar, Menkeu memastikan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat. Menurut dia, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan kebijakan ekonomi tetap berpihak pada rakyat.
Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga agar program-program yang bersifat pro-rakyat dapat berjalan lebih Segera dan memberi Akibat Konkret terhadap perekonomian.
