Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Daya Baru, Terbarukan, dan Konservasi Daya Kemenangan ESDM, Harris, mengungkapkan pembangunan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik nasional bisa dimulai di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Meski, beberapa regulasi tengah dalam proses pembuatan, dengan menghitung masa pemerintahan sekarang yang tersisa kurang lebih 2 bulan lagi, diperkirakan pemerintahan barulah yang akan memulainya.
“Nuklir ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Butuh beberapa tahun untuk pembangunannya, mulai kita melakukan statement nuklir sampai kegiatan pelelangan dilakukan. Itu masih butuh waktu 9-10 tahun. Makanya kalau kita katakan pemerintahan baru pastilah karena pemerintahan sekarang kan tinggal 2 bulan,” ujar Harris di Jakarta, Senin (9/9).
Dijelaskannya, untuk memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pemerintah masih menunggu beberapa regulasi yang harus dirampungkan. Setidaknya, ada sejumlah regulasi pendahulu yakni RUU Penyediaan Tenaga Listrik (PTL), Kebijakan Daya Nasional (KEN) dan beberapa aturan turunan terkait. Bila regulasi telah rampung, kepala negara bisa menyampaikan national statement terkait nuklir.
Baca juga : BRIN Tepis Rencana PLTN Komersial di 2032
Setidaknya, ada 19 persyaratan untuk membangun teknologi nuklir. Dari persyaratan tersebut, 16 di antaranya sudah dipenuhi dan tersisa 3 persyaratan lagi, termasuk national statement.
“Paling utama yaitu tadi, komitmen nasional untuk nuklir yang sangat penting. Sebisa mungkin statement itu dinyatakan oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pembangunan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik ditargetkan bisa dikomersialkan pada 2033. Demi itu dukungan pemerintahan terhadap salah satu energi terbersih sangat penting untuk bisa mempercepat pencapaian target.
Baca juga : Dengan Uranium, Iran Paksa Barat Cabut Hukuman
“Tapi bahwa nanti pembangunannya itu berapa lama yang jelas kita targetkan 2033 itu sudah komersial pertama,” kata dia.
Apapun, terkait bahan baku uranium direncanakan diambil dari dalam negeri. Meskipun belum ada produksinya, dengan memanfaatkan teknologi terbaru hal itu bisa direalisasikan.
“Kita kan berencana untuk memproduksi uranium di dalam negeri tapi di awal-awal mungkin masih impor. Tiba kapan kita impor, tergantung bagaimana transfer knowledge dilakukan untuk bisa produksi uranium sendiri,” tandasnya. (Z-11)
