Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi

Presiden Prabowo Harus Turun Tangan Benahi Reformasi Birokrasi
Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

PRESIDEN RI Prabowo Subianto perlu turun tangan Demi menciptakan pemerintahan yang Kudus dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Eks relawan Jokowi, Jay Octa, menekankan agar jajaran pemerintah di Segala level juga perlu bekerja keras agar Dapat menjalankan keinginan Presiden Prabowo, yakni meraih Indonesia Emas. 

Jay menyebut Eksis beberapa keganjilan di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang Dapat menghambat laju pembangunan. Ia mengambil Teladan pejabat  publik yang kinerjanya Jelek. “Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang Berkualitas. Eksis juga  yang berkarir karena kedekatan dengan atasan, Bukan profesional,” ujarnya.

Menurutnya, Eksis pejabat di beberapa kementerian sudah lebih dari lima tahun menempati posisinya, belum juga diganti. Selain itu juga Eksis dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti Intervensi penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Cek Artikel:  Dede Yusuf Usulkan Kementerian Pendidikan Dasmen Dipisah dengan Dikti

“Ini yang Membangun kita Bukan maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti,  pelayanan publik Bukan berubah. Menyedihkan,” tambah Jay dalam keterangannya, Rabu (18/12). 

Bagi Jay,  apa yang sedang terjadi mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan. Persoalan sudah sangat akut, menurut Jay, pembenahan mau tak mau harus segera dilakukan.

“Presiden Prabowo harus Menonton betul proses rektutmen dan bidding di Segala lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Eksis pejabat yang nggak ganti ganti, Biar menterinya sudah ganti tiga kali. Bukan Eksis regenerasi,” ujarnya.

Jay mengingatkan, reformasi birokrasi adalah salah satu dari lima prioritas program kerja Presiden Jokowi 2019 – 2024. Targetnya, antara lain birokrasi yang Segera dalam melayani dan memberi izin, Bukan terjebak dalam Area nyaman, serta adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

Cek Artikel:  Dewas KPK Beberkan Fakta Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

“Tapi itu Segala belum tercapai Tamat pemerintahan Jokowi berakhir, dan menjadi isu krusial Tamat Ketika ini,” katanya. (Ykb/I-2)

Mungkin Anda Menyukai