Korlantas Polri memutuskan Buat menunda Penyelenggaraan Operasi Taat yang sebelumnya telah disosialisasikan kepada masyarakat luas. Langkah penundaan ini diambil lantaran agenda penertiban tersebut merupakan bagian dari rangkaian operasi cipta kondisi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Kepala Korps Lampau Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menilai bahwa Penyelenggaraan operasi Begitu ini Lagi terlalu Awal, seperti dilansir dari Detikcom pada Senin (8/6/2026).
“Operasi Taat memang sudah kami sosialisasikan itu ya, jadi begini rekan-rekan. Terdapat lima agenda besar operasi di kepolisian, khususnya di Korlantas. Yang pertama adalah Operasi Keselamatan, itu mendahului Operasi Ketupat. Setelah Operasi Ketupat, Terdapat Operasi Taat dengan Zebra, itu adalah operasi cipta kondisi pada Begitu operasi Natal dan Tahun Baru,” kata Irjen Agus, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Keputusan penundaan sementara ini ditetapkan setelah Korlantas Polri melakukan analisis dan Penilaian internal. Berdasarkan kajian tersebut, Penyelenggaraan Operasi Taat dipandang akan jauh lebih efektif Kalau diselenggarakan mendekati momentum agenda Nataru.
“Jadi, jaraknya Lagi jauh, sehingga Operasi Taat, hasil analisa dan Penilaian, mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Natal. Jadi, itu Penilaian dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Taat sementara kita tunda karena memang agenda besar operasi cipta kondisi operasi Natal itu Lagi jauh, sehingga ini kita tunda,” ujarnya.
Terkait kepastian Copot Penyelenggaraan, pihak Korlantas Lagi mematangkan rencana koordinasi internal. Irjen Agus mengindikasikan bahwa Operasi Taat berpeluang digelar setelah peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.
“Tentunya nanti kami akan Penilaian dan minta petunjuk pimpinan ya. Dalam hal ini Astamaops, nanti tepatnya Bilaman, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati operasi Natal dan Tahun Baru, Berkualitas itu Taat dan Operasi Zebra,” ucapnya.
Skema penegakan hukum dalam operasi ini sebenarnya telah dirancang dengan komposisi 60 persen melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), 30 persen tilang manual, serta 10 persen imbauan simpatik. Penerapan Pola penindakan tersebut kini ikut disesuaikan mengikuti jadwal baru operasi.
“Segala kegiatan kepolisian itu Berkualitas, dengan maksud bagaimana kita Pandai memastikan pengguna jalan itu tertib, Lancar, dan Bilangan pelanggaran juga Pandai turun, termasuk juga Bilangan fatalitas. Oleh Karena itu, Pola daripada penegakan hukum itu harus kita kelola. Jadi rencana memang 30% itu melakukan tilang dan 60% itu ETLE. Ini sudah kami sosialisasikan,” ucapnya.
Korlantas Polri menyatakan komitmennya Buat mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dalam membangun kedisiplinan berkendara. Upaya penegakan hukum diklaim bukan sekadar berorientasi pada kuantitas penindakan atau tilang di lapangan.
“Oleh Karena itu, kami berharap kepada masyarakat, jadi kami Korlantas Polri Kagak bangga Buat melakukan penegakan hukum, tetapi bagaimana kita merangkul masyarakat, dekat dengan masyarakat dengan program Polantas Menyapa. Itu yang sudah kami lakukan, sehingga kami berharap, mari kita sama-sama tertib dengan dirinya sendiri Buat kepentingan keselamatan. Saya rasa itu,” ucapnya.
