Ringkasan Informasi:
- Polemik internal KONI Kota Blitar memanas usai pemilihan ketua baru.
- Ketua KONI terpilih menuding adanya intervensi pemerintah daerah.
- Pemkot Blitar mengkaji opsi hibah langsung ke cabor tanpa melalui KONI.
- DPRD Kota Blitar menyatakan terbuka terhadap skema baru tersebut.
Blitar (Liputanindo.id) – Dinamika kelembagaan di tubuh KONI Kota Blitar kian memanas. Perseteruan imbas hasil pemilihan Ketua KONI yang baru kini merembet pada nasib tata kelola anggaran pembinaan atlet.
Di satu sisi, Ketua KONI terpilih, Samanhudi Anwar memperingatkan pemerintah daerah agar Enggak mempermainkan aturan Biaya hibah.
Di sisi lain, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, tengah mematangkan opsi penyaluran Biaya hibah langsung ke cabang olahraga (cabor) tanpa melalui KONI.
Ketegangan tersebut terlihat dari pernyataan Samanhudi yang menyoroti dugaan kuat adanya intervensi Pemerintah Kota Blitar dalam dinamika organisasi olahraga tersebut.
Ia menegaskan posisinya sebagai Ketua KONI merupakan amanah dari berbagai cabor dan menolak Adonan tangan yang dianggap mencederai independensi organisasi.
“Saya ini sejujurnya Enggak Ingin jadi ketua KONI, tapi karena desakan dari Mitra-Mitra cabor. Saya sayangkan kenapa Pemda terlalu intervensi. Ini menyangkut harga diri dan muruah KONI. Harus putra daerah Asli, Enggak perlu adopsi dari luar,” tegas Samanhudi.
Tokoh yang mengaku Mempunyai pengalaman panjang di badan anggaran itu juga merespons isu mengenai kemungkinan Enggak cairnya Biaya pembinaan olahraga di Dasar kepemimpinannya.
Menurutnya, menahan hak anggaran bagi masyarakat olahraga bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kalau Eksis ancaman nanti kalau Samanhudi yang menang Enggak dikasih Biaya, itu aturannya Enggak boleh, Mas. Harus diingat Eksis tiga pilar yakni pelaku olahraga, legislatif, dan pemerintah daerah. Tiga ini harus Cocok, Enggak Dapat kepala daerah sewenang-wenang soal anggaran,” paparnya.
Merespons kondisi tersebut, Mas Ibin memilih langkah strategis agar para atlet Enggak menjadi korban polemik elite organisasi olahraga.
Melalui Lembaga Obrolan bertajuk “Tegur Mas Wali” yang dihadiri atlet, Instruktur, hingga pimpinan DPRD, Pemkot Blitar mulai membuka ruang solusi terkait pola penyaluran hibah pembinaan olahraga.
Pemkot Blitar disebut berhati-hati dalam menyikapi legalitas kepengurusan KONI yang baru karena tingginya potensi persoalan hukum.
Sebagai alternatif, Pemkot kini mengkaji kemungkinan penyaluran hibah langsung kepada atlet, Instruktur, maupun cabang olahraga.
“Pemerintah Mempunyai fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya Dapat langsung ke atlet, langsung ke Instruktur, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” ujar Mas Ibin.
“Kalau Menonton kondisi Demi ini, problem hukumnya di KONI cukup banyak. Kami harus berhati-hati dalam melakukan Rekanan hukum atau penyaluran hibah daerah,” imbuhnya.
Mas Ibin menjelaskan, skema serupa sebelumnya pernah dilakukan melalui Dispora Kota Blitar dalam pemberian reward kepada atlet berprestasi.
Tetapi, apabila hibah langsung ke cabor diterapkan secara penuh, Pemkot menilai perlu adanya penguatan administrasi dan dasar hukum yang Terang.
Pemerintah Kota Blitar bahkan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat penegak hukum Kepada memastikan kebijakan tersebut Enggak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Wacana hibah langsung kepada cabor juga mendapat respons positif dari legislatif.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim mengatakan pihaknya terbuka terhadap skema tersebut selama Mempunyai rasionalisasi yang Terang demi kepentingan atlet.
“Kalau memang nanti ke depannya Pemkot Blitar mau langsung menyalurkan Biaya hibah ke cabor-cabor, ya monggo saja. Mari nanti kita lihat dan pelajari Serempak mekanismenya ke depan seperti apa, karena sebelumnya belum pernah Eksis case seperti itu di Kota Blitar,” terang Syahrul.
Polemik KONI Kota Blitar kini menjadi perhatian publik di tengah upaya pemerintah mendorong sektor olahraga sebagai bagian dari penguatan sport tourism dan penggerak ekonomi daerah.
Masyarakat pun menanti bagaimana pemerintah daerah dan stakeholder olahraga menemukan solusi agar pembinaan atlet tetap berjalan tanpa mengorbankan akuntabilitas anggaran maupun stabilitas organisasi olahraga daerah. [owi/beq]
