Kerinci – Polemik mengenai kompensasi proyek PLTA Kerinci akhirnya ditanggapi langsung oleh pihak perusahaan. Melalui pernyataan resminya, Humas PLTA, Aslori, menegaskan bahwa proses pemberian kompensasi kepada Kaum terdampak di Desa Pulau Pandan dilakukan secara terbuka, Absah, dan telah melewati musyawarah Berbarengan perangkat desa dan para tokoh adat.
“Nominalnya sudah ditentukan Berbarengan dalam Perhimpunan Formal. Kepala desa dan tokoh adat yang menetapkan dan menyepakati nilainya. Kami hanya menjalankan hasil keputusan tersebut,” ujar Aslori pada Sabtu (6/7/2025).
Menurutnya, lebih dari 500 kepala keluarga (KK) telah menerima Anggaran kompensasi sebesar Rp5 juta per KK, sebagaimana hasil musyawarah di tingkat desa.
“Prinsip kami Jernih: transparansi dan musyawarah. Bila Eksis Kaum yang belum menerima karena Bukan sepakat, itu hak mereka. Tetapi, jangan Tiba menyalahkan kami yang hanya menjalankan kesepakatan,” tambahnya.
Terkait isu yang menyebut bahwa Kaum sempat dijanjikan kompensasi hingga Rp300 juta–Rp500 juta per KK, Aslori dengan tegas membantah Berita tersebut.
“Itu Berita yang menyesatkan. Bukan pernah Eksis janji kompensasi sebesar itu dari kami. Kalau memang Betul, tentu sejak Pelan persoalan ini selesai. Kami terbuka Apabila memang Eksis bukti Formal,” jelasnya.
Soal Akibat lingkungan, seperti air sungai yang keruh dan terganggunya aktivitas nelayan, Aslori menekankan bahwa hal tersebut bersifat sementara karena proses Bangunan yang Lagi berjalan.
“Kami perkirakan satu-dua bulan ke depan sungai akan kembali normal. Bahkan ikan Lagi Bisa ditemukan di sungai. Bila Eksis data lain, kami terbuka Buat berdiskusi,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi aktif Maju dijalankan dengan tokoh masyarakat, termasuk tokoh lokal Pak Nanang, dan lebih dari lima kali pertemuan telah digelar Buat membahas rencana dan Akibat proyek.
