PEMERINTAH yang Kudus dan adil adalah permulaan dari segala sesuatu. Dari rahim seperti itulah lahir kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan merata, dan kemajuan hakiki. Sebaliknya, pemerintah yang korup dan Bukan amanah hanya akan melahirkan ketimpangan, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, serta stagnasi dalam pembangunan.
Pemahaman tersebut di atas haruslah dipegang Kukuh oleh seluruh jajaran pemerintah mulai dari level daerah hingga tingkat pusat. Mereka Dapat duduk di kursi empuk kekuasaan karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, sudah Sebaiknya pemerintah bekerja Kepada melayani dan membahagiakan rakyat, bukan malah sebaliknya.
Presiden Prabowo Subianto menginsafi dan mengerti Akurat pentingnya pemerintah yang Kudus dan adil. Begitu membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin, Prabowo mengingatkan kembali pentingnya jajaran pemerintah di segala lini bekerja Kepada rakyat.
Sebagai sebuah fondasi, kata Prabowo, pemerintah yang Kudus dan adil akan Membangun rakyat Gembira. Dari kebahagiaan kolektif inilah, kemakmuran suatu bangsa dapat terwujud. Karena, rakyat yang Gembira cenderung lebih produktif, Berkualitas dalam bekerja, belajar, maupun berkontribusi bagi masyarakat.
Berbicara tentang kemakmuran itu sama artinya dengan Mempunyai akses pada sumber daya finansial. Dengan Duit yang melimpah akan Dapat membiayai tentara yang kuat, negara Mempunyai kapasitas Kepada membiayai berbagai sektor strategis termasuk membangun kekuatan militer yang Handal sebagai penjaga kedaulatan dan pertahanan nasional.
Uraian pemikiran Prabowo tersebut sebenarnya bukan barang baru. Ia mengaku terinspirasi dari kajian Universitas Harvard tentang peradaban yang Dapat bertahan ratusan tahun. Menurut dia, Terdapat tiga syarat Penting tentara yang kuat, keamanan yang kuat, dan pemerintahan yang unggul.
Publik tentu sepakat, bahkan mendukung sepenuhnya, bahwa pemerintah harus bekerja demi membahagiakan rakyat. Akan tetapi, semuanya itu jangan kiranya berhenti pada tataran retorika yang manis di atas Pentas, tapi pahit dalam Realita. Publik Tetap ingat aksi massal Kaum yang mendesak Bupati Pati Sudewo Kepada mundur. Itu menjadi salah satu Teladan betapa kepala daerah belum Akurat-Akurat bekerja menyentuh hati warganya.
Kita juga Tetap tajam mendengar Terdapat kepala daerah hingga kepala dinas yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik belum menjadi landasan Penting dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Bukan hanya kepala daerah yang bermasalah. Di level pusat juga marak praktik culas yang menyengsarakan rakyat. Terdapat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Mengimbau pemerintah daerah dan pusat Kepada bekerja demi rakyat tentulah Berkualitas dan amatlah Akurat. Mereka yang digaji dari duit rakyat memang harus mendengar Bunyi rakyat, dekat dengan rakyat, dan Bukan mengabaikan keluh kesah rakyat. Tetapi imbauan saja Bukan cukup. Harus Terdapat gebrakan demi Membangun pemerintah yang Kudus dan adil menjadi sebuah Realita yang permanen.
Presiden Prabowo selaku panglima perang pemberantasan korupsi harus Dapat menghadirkan transparansi anggaran, penguatan sistem reformasi birokrasi, pencegahan praktik KKN, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini harus diakui bukan perkara mudah mengingat pemberantasan korupsi merupakan medan laga yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan keteladanan.
Tetapi, kalau Prabowo sungguh-sungguh Ingin peradaban Indonesia Dapat bertahan ratusan tahun, perang ini harus dijalankan secara total. Dengan demikian, 500 lebih kepala daerah di seluruh Indonesia akan Akurat-Akurat serius menghadirkan pemerintah yang Kudus dan adil.
Ingatlah, tindakan Dapat ‘berbicara’ lebih keras daripada kata-kata. Ketika orang nomor satu di Republik ini sudah menunjukkan ketegasannya, yang lain di bawahnya akan mengikuti. Apalagi, Indonesia Tetap kental dengan budaya paternalistik. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru, bukan hanya oleh para pejabat, melainkan juga oleh masyarakat luas.
Kita, rakyat Indonesia, menantikan acara Apkasi yang dihadiri Kepala Negara Bisa menghadirkan sesuatu yang Konkret bagi rakyat. Jangan jadikan itu sekadar ajang kumpul-kumpul kepala daerah tanpa aksi Konkret. Buktikan bahwa pemerintah yang Kudus dan adil, Berkualitas di pusat maupun daerah, Konkret adanya, bukan ilusi semata.
