data kemiskinan Betul-Betul mulai diadministrasikan lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus jalan tanpa hambatan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bersiap memperluas program digitalisasi Sokongan sosial (bansos) dari Kabupaten Banyuwangi menuju 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada 1 Juni 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan piloting di Kabupaten Banyuwangi telah memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu yang meliputi data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik secara signifikan Pandai meningkatkan akurasi kelayakan penerima.
“Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan Betul-Betul mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Pada 1 Juni 2026, proses pendaftaran sekaligus kick-off digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota akan Formal dimulai.
Proses pendataan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026, Kepada kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran bansos secara bertahap berbasis Validasi data mutakhir.
Pada fase ini, sistem diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.
Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data Mekanis.
Sistem ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi Primer, Yakni Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri dan Kemensos.
“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar Bukan terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung implementasi dan kesiapan sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring.
Kepada memastikan seluruh proses berjalan sesuai Sasaran, tim komite menggelar rapat koordinasi daring setiap dua hari sekali guna memantau progres repository integration, pengujian data lokal, hingga staging test data.
“Apabila seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana dan Esensial sistem kita terjaga Bagus, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimis dapat kita laksanakan pada bulan Oktober mendatang sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Luhut.
