Jakarta (Liputanindo.id) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Formal menunjuk Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, menggantikan almarhum Adi Sutarwiyono. Penunjukan ini merupakan hak politik PDIP sebagai partai pemenang di Kota Surabaya sekaligus bagian dari konsolidasi kepemimpinan legislatif.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan keputusan tersebut bersifat final dan harus dijalankan seluruh kader partai secara tegak lurus.
“DPP PDI Perjuangan memang telah memutuskan dan menetapkan Kerabat Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, yang menjadi hak PDI Perjuangan,” ujar Said Abdullah.
Syaifuddin Zuhri yang Demi ini menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Surabaya diminta Bisa membangun sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif di Kota Surabaya.
“Kerabat Syafudin Zuhri yang Demi ini menjadi Sekretaris DPC PDIP Surabaya kita minta Dapat membangun sinergi yang bagus, antara Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Surabaya,” lanjutnya.
Menurut Said, amanah besar yang diberikan Penduduk Kota Surabaya kepada PDIP harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. DPRD, kata dia, harus Benar-Benar menjadi saluran aspirasi masyarakat.
“Penduduk Kota Surabaya memberi amanah yang besar kepada PDI Perjuangan. Jangan Tamat Penduduk Kota Surabaya menganggap kita Bukan amanah. Oleh Alasan itu, saya minta Kerabat Syaifudin Zuhri harus lebih aspiratif, menjadikan DPRD Kota Surabaya sebagai aspirator yang sebaik baiknya bagi Penduduk Kota Surabaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan lembaga DPRD dan nama Bagus partai di mata publik.
“Jaga amanah rakyat yang dititipkan melalui PDI Perjuangan di Surabaya. Jangan mempermalukan Partai dan kelembagaan DPRD Kota Surabaya yang terhormat. Jaga kehormatan itu sebaik mungkin,” ujarnya.
Said menilai Kepribadian masyarakat Surabaya yang kritis dan terdidik menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi para pemimpin daerah. Ia menyebut Surabaya sebagai etalase berbagai sektor strategis nasional.
“Penduduk Kota Surabaya ini Penduduk yang cerdas, masyarakatnya lebih terdidik dibandingkan Daerah Daerah lain. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya adalah etalase banyak hal; ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, bahkan demokrasi,” paparnya.
Karena itu, ia menekankan tiga kader PDIP yang Demi ini memegang posisi strategis—wali kota, wakil wali kota, dan Ketua DPRD—harus Bisa menangkap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“Oleh Alasan itu, tiga kader PDI Perjuangan yang mendapatkan amanah rakyat menjadi Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD harus Dapat menangkap denyut Bunyi hati rakyat dan perkembangan kota ini,” imbuhnya.
Said kembali menegaskan bahwa keputusan DPP terkait penunjukan Syaifuddin Zuhri harus diamankan oleh seluruh jajaran partai, sekaligus mendukung jalannya pemerintahan daerah.
“Sekali Tengah, DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Kerabat Syafudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan Almarhum Kerabat Adi Sutarwiyono, saya minta segenap jajaran Partai tegak lurus mengamankan keputusan DPP Partai. Dan membantu kepemimpinan di eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya sukses,” ujarnya.
Di sisi lain, DPP dan DPD PDIP Jawa Timur membuka ruang Pengkajian terhadap kinerja kader partai sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik.
“Kami, di DPP dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan selalu membuka diri, mendengar koreksi dan Pengkajian terhadap kinerja kader kader PDI Perjuangan di Surabaya, Bagus di eksekutif maupun legislatif, dan itu kami maknai sebagai kecintaan rakyat kepada PDI Perjuangan dan Kota Surabaya,” pungkas Said. [beq]
