Jakarta (Liputanindo.id) – Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) PDIP, Andi Widjajanto, mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia atas Daerah laut yang meluas tujuh kali lipat berkat Deklarasi Juanda 1957 kini terancam oleh perbedaan interpretasi hukum Dunia.
Andi pun memperingatkan risiko kerja sama maritim dengan Amerika Perkumpulan, mengingat Washington hingga kini belum meratifikasi UNCLOS 1982.
“Bagi AS, Laut Jawa Dapat dianggap laut Dunia karena mereka Kagak terikat UNCLOS. Inilah yang Betul-Betul harus kita jaga,” ujar Andi Ketika peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menyoroti isu blanket overflight clearance atau izin ruang udara. Apabila Indonesia merujuk pada Konvensi Chicago 1944, ruang udara di atas Daerah kedaulatan adalah Punya RI sepenuhnya. “Tetapi, tanpa Pengesahan UNCLOS oleh AS, jalur-jalur udara tersebut rentan diklaim sebagai ruang bebas oleh kekuatan besar,” katanya.
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa menjaga kedaulatan bukan sekadar retorika, melainkan tindakan Konkret. Ia pun mencontohkan langkah Ketua Lumrah PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang berhasil melunasi utang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah membelenggu ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. “Itu adalah beban Mendunia sejak Era Bung Karno yang akhirnya diselesaikan di era pemerintahan Ibu Megawati,” ujar Andi. (kun)
