Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI memastikan saran perbaikan tata kelola Sekolah Rakyat ditindaklanjuti, sebagai penguatan komitmen pengawasan terhadap program prioritas nasional di sektor sosial.
Member Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan ORI akan mengerahkan seluruh kekuatannya Buat mengawasi program Sekolah Rakyat demi memastikan hak masyarakat miskin ekstrem terhadap pelayanan pendidikan dasar terpenuhi dengan Bagus.
“Mudah-mudahan kami harapkan prioritas nasional ini dapat berjalan sesuai Cita-cita Bapak Presiden dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Nuzran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menindaklanjuti kajian mendalam mengenai Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Nuzran Berbarengan tim Keasistenan Esensial Manajemen Pencegahan Malaadministrasi telah menggelar pertemuan kerja dengan jajaran pimpinan Kementerian Sosial, di Jakarta, Selasa (26/5).
Kehadiran tim Ombudsman RI diterima Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico serta Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemensos Afrizan Tanjung.
Pertemuan bertujuan mengevaluasi dan meninjau langsung sejauh mana realisasi atas tujuh saran dan rekomendasi perbaikan tata kelola serta regulasi Sekolah Rakyat yang telah disampaikan ORI kepada Kemensos pada 5 Desember 2025 Lampau.
Nuzran menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan komitmen Kemensos dalam menindaklanjuti masukan dari Ombudsman RI guna mencegah potensi malaadministrasi pelayanan publik dalam program Sekolah Rakyat.
“Pertemuan tersebut dalam rangka pemantauan, kami minta tindak lanjut rekomendasi, saran, dan masukan kami terhadap program prioritas Bapak Presiden, Yakni Sekolah Rakyat, di mana aktor bisnisnya Eksis di Kementerian Sosial,” ucapnya.
Berdasarkan hasil Obrolan, dia mengungkapkan kegembiraannya karena Kemensos telah secara substansial menjalankan proses perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan.
Dari tujuh saran rekomendasi ORI terhadap regulasi dan bagaimana tata kelola Sekolah Rakyat, kata dia, secara proses sudah dilakukan sehingga pihaknya sangat senang saran itu sudah dilakukan dengan Bagus.
Ia mengakui sebagai program yang baru berjalan kurang dari satu tahun, dinamika dalam hal regulasi dan operasional sistem tata kelola merupakan hal wajar yang perlu Lalu disempurnakan.
Ombudsman RI mencatat terdapat delapan poin yang telah diterima sepenuhnya oleh pihak Kemensos Buat dilakukan perbaikan secara bertahap.
Menyambut Pengkajian positif tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan komitmen pihaknya Buat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Secara Spesifik, ia mengajak Ombudsman RI Buat Tak hanya mengawasi dari sisi regulasi, Tetapi ikut terjun memantau Penyelenggaraan teknis di lapangan.
Kemensos sangat menghargai hasil kajian dan rekomendasi dari Ombudsman RI sebagai panduan berharga.
“Program Sekolah Rakyat ini adalah prioritas nasional Buat masyarakat miskin ekstrem, sehingga kami Mau memastikan pelaksanaannya Betul-Betul Betul sasaran dan bebas dari celah malaadministrasi,” ujar Robben.
Langkah strategis ke depan, Ombudsman RI dan Kemensos sepakat Buat menjalin kerja sama formal yang lebih erat. Hal tersebut menanggapi permintaan pihak Kemensos agar Ombudsman turut mengawal sisi Penyelenggaraan teknis di lapangan secara lebih dekat.
Dengan demikian, ORI akan menginstruksikan kepada 34 kepala perwakilan Buat ikut mengawal program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Sinergi berkelanjutan tersebut diharapkan dapat memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara berkelanjutan dan sempurna sesuai dengan Cita-cita Presiden.
