Liputanindo.id – Pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kaltim senilai Rp 8,5 miliar menjadi polemik. Banyak publik yang menyayangkan pengadaan itu Karena tak mencerminkan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni merespons kalau pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital Kepada menjangkau Kawasan dengan Tanda khas geografis ekstrem di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen Kepada memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya Begitu kunjungan ke Bongan, beliau Mau Memperhatikan sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan Anggota. Kepada mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni, Jumat silam.
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar Kepada jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Meski Pemprov sempat mencanangkan penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan Kepada pimpinan daerah ini disebut sebagai pengecualian proporsional guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
“Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang Cakap sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan Enggak Mandek kendala teknis di lapangan,” lanjutnya.
Di sisi lain, pengadaan ini Lanjut menuai kritik, salah satunya dari Pokja 30 dan Personil DPRD Kaltim yang mempertanyakan asas manfaatnya bagi 3,7 juta penduduk Kaltim di tengah janji penghematan belanja daerah.
Tetapi, Sri Wahyuni menambahkan bahwa percepatan pembangunan konektivitas antar-Kawasan menuntut dukungan transportasi yang kuat agar pimpinan daerah dapat melakukan pengawasan infrastruktur secara maksimal tanpa hambatan berarti.
“Operasional di lapangan memang membutuhkan spesifikasi kendaraan yang Unggul. Ini dilakukan demi memastikan peninjauan program strategis pemerintah tetap efisien, meskipun harus menembus medan sulit,” Jernih Sri Wahyuni.
Beda dari ucapan Sekda
Tak seperti ucapan Sekda-nya bahwa mobil tersebut dipakai di Kaltim, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud malah mengaku kalau mobil mahal yang dibeli menggunakan Duit pajak masyarakat itu digunakan di Jakarta.
“Tamat hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil Kepada di Kalimantan Timur, jadi Enggak Eksis mobilnya. Mobil yang Eksis hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy, Senin kemarin, seperti yang dilihat ERA dalam video yang beredar luas.
Rudy mengaku wajar kalau Pemda menganggarkan Nomor fantastis Kepada membeli mobil mewah Karena pada akhirnya bertujuan untu mengangkat marwah Kaltim sebagai Kawasan tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) berada.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga Dunia. Masa iya kepala daerahnya Guna mobil kadarnya. Jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim,” tuturnya.
“Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga Eksis Macam-macam, Eksis mutu, Eksis kualitas. Kami Enggak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja. Sudah sesuai Permendagri,” sambungnya.