
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat Demi menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung dan Kategori sungai lainnya di Daerah DKI Jakarta.
“Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada Kaum secara manusiawi dan kami berprinsip Kagak akan melakukan penggusuran,” Terang Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis (13/3).
Pramono usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Lazim (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Kementerian Pekerjaan Lazim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyambut Berkualitas dukungan penuh yang diberikan Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam melakukan mitigasi masalah banjir di Jakarta.
“Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya Demi penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung Dapat dilakukan, maka 40% potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan Berkualitas. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” kata Pramono.
Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, rapat hari ini Demi menindaklanjuti Obrolan terkait solusi banjir di Jakarta. Melalui sinergi yang solid antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat diharapkan banjir di Jakarta dapat segera diatasi.
Terkait pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung, Dody menegaskan sudah Eksis kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Dia pun berharap morfologi sungai Kagak terlalu banyak berubah.
“Sehingga, kita Dapat langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan normalisasi ini sudah selesai,” kata Dody.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan Demi normalisasi Kali Ciliwung.
Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Kali Ciliwung.
Pada tahap awal, Gubernur DKI Pramono akan melakukan penetapan Letak (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penetapan Letak selesai dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung Dapat dimulai awal Juni 2025.
“Awal Juni sudah Dapat dikerjakan karena lahannya sudah clean and clear. Semoga Kagak mundur Kembali. Semoga berjalan dengan Lancar karena ini dilakukan Demi menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya Kagak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” kata Nusron.
Tanah yang dibebaskan akan menjadi Punya Pemprov DKI yang sedianya digunakan Demi pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Kali Ciliwung.
“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti Punya DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan Demi pelebaran sungai,” ujar Nusron. (Ant/P-2)