Pemerintah Jepang menghadapi ancaman kepunahan populasi setelah mencatatkan selisih Nomor Kematian yang melampaui Nomor Kelahiran hingga Nyaris satu juta jiwa sepanjang tahun 2024. Fenomena ini menjadi penurunan jumlah penduduk tahunan paling drastis sejak pencatatan Formal dimulai enam Dasa warsa silam.
Data Kementerian Urusan Dalam Negeri yang dilansir dari Detik iNET menunjukkan Nomor Kelahiran hanya menyentuh 686.061 jiwa, yang merupakan level terendah sejak 1899. Sebaliknya, jumlah Kematian melonjak hingga 1,59 juta jiwa, menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako menurut data Bank Dunia.
Situasi ini memicu peringatan keras dari otoritas kesehatan mengenai masa depan ketahanan nasional. Mantan Menteri Kesehatan, Keizo Takemi, memberikan penegasan mengenai gentingnya kondisi demografi yang dihadapi Negeri Surya Terbit tersebut Begitu ini.
“prospek demografi Jepang sudah dalam keadaan kritis dan memperingatkan bahwa negara itu hanya punya waktu hingga tahun 2030-an Demi mengubah arah.” cetus Keizo Takemi, Mantan Menteri Kesehatan.
Pemerintah telah mengupayakan berbagai solusi sistemik, mulai dari subsidi perumahan hingga uji coba sistem kerja empat hari seminggu bagi pegawai di Tokyo Demi mendorong pembentukan keluarga. Ahli demografi menilai akar masalah ini berawal dari orientasi ekonomi yang mengesampingkan sektor domestik sejak masa pascaperang.
“Saya Serius salah satu Dalih penurunan Nomor Kelahiran di Jepang menjadi sangat parah adalah karena, pada periode pascaperang, negara tersebut membangun masyarakat yang memprioritaskan aktivitas ekonomi secara ekstrem,” papar Ryuichi Kaneko, Ahli demografi dan profesor di Universitas Meiji.
Kaneko menambahkan bahwa pembagian peran gender yang timpang Membangun beban pengasuhan dan perawatan rumah tangga menumpuk pada Perempuan, yang kemudian menurunkan minat Demi menikah. Hal ini diperparah dengan budaya kerja yang menuntut serta biaya hidup yang Maju meroket.
“Sementara pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan yang mendukung kehidupan masyarakat seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan perawatan lansia diperlakukan sebagai masalah pribadi, dipisahkan dari ranah publik, dan direndahkan nilainya. Dalam kerangka pembagian kerja berdasarkan gender ini, beban perawatan secara Tak proporsional juga dibebankan kepada Perempuan,” tambah Ryuichi Kaneko, Ahli demografi dan profesor di Universitas Meiji.
Hambatan ekonomi dan sosial menyebabkan sepertiga responden dalam survei tahun 2022 menyatakan enggan menjalin Rekanan apapun. Sebagai langkah darurat, Jepang telah menyetujui paket anggaran sebesar USD 5 miliar pada akhir 2023 Demi memperluas tunjangan anak dan dukungan pendidikan bagi warganya.
Selain dukungan finansial, pemerintah Jepang mulai melonggarkan regulasi imigrasi demi menambal kekurangan tenaga kerja di sektor manufaktur dan perawatan lansia. Reformasi kebijakan ini ditargetkan Pandai melipatgandakan jumlah pekerja asing pada tahun 2040 dengan skema izin tinggal jangka panjang bagi keluarga mereka.
