Mojokerto – Dalam menghadapi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai respons atas kenaikan inflasi daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Satya Bina Karya (SBK) dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian.
Dalam arahannya, Rizal menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perlunya Ciptaan kebijakan yang Kagak berjalan secara sektoral. Ia juga menyoroti Nomor inflasi Kabupaten Mojokerto pada Februari 2025 yang mencapai 0,46 persen, dengan beras sebagai penyumbang Istimewa.
“Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto kalau belum makan nasi itu belum makan, jadi mungkin kedepan kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang karbohidrat kompleks yang Kagak hanya beras saja. Bisa kentang atau jagung, itu harus kita edukasi agar kebutuhan beras kita juga relatif Kukuh kedepannya,” ujar Rizal dalam rapat, Rabu (19/3/2025).
Ia mengapresiasi langkah Bulog yang memastikan ketersediaan stok beras hingga enam bulan ke depan. Tetapi, edukasi mengenai diversifikasi pangan tetap harus digencarkan demi mengurangi ketergantungan pada beras.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Rizal juga menekankan bahwa Ciptaan kebijakan Kagak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan dibangun Serempak Kepada efektivitas yang lebih tinggi. Menurutnya, sinergi antar OPD adalah kunci Istimewa dalam menghadapi tantangan inflasi menjelang Idulfitri.
“Saya harapkan sinergitas dan juga kolaborasi yang Berkualitas maupun Ciptaan Serempak. Jadi Ciptaan jangan sendiri-sendiri tetapi harus dibicarakan sesama OPD, sehingga Bisa mendapatkan hasil yang Berkualitas,” tegas Rizal.
Ia juga menyinggung pentingnya ketepatan dalam Penyelenggaraan operasi pasar, agar Posisi yang dipilih Akurat-Akurat memberi Pengaruh signifikan. Selain itu, Rizal mengusulkan pembukaan cabang Toko Wulandari di Kawasan utara sungai guna menjangkau lebih banyak masyarakat, serta optimalisasi aplikasi Tumbas sebagai pengendali harga digital.
“Mungkin awal-awal, toko Bisa diletakkan di tengah-tengah, mungkin di samping Kabupaten Terdapat space Hampa Bisa dibuat agar masyarakat yang di Utara sungai Kagak terlalu jauh,” imbuhnya.
Mengakhiri arahannya, Rizal meminta TPID mengkaji lebih lanjut soal kenaikan harga cabai di Pacet. Kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi cabai itu dinilai perlu diidentifikasi lebih dalam terkait pola distribusi dan permintaan yang meningkat, terutama akibat sektor pariwisata di Pacet dan Trawas.
“Pacet penghasil cabai tetapi kok harganya tambah naik? Ini harus dicari Mengerti penyebab pastinya,” tutup Rizal.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto menjelang Lebaran 2025.
