Minta Insinyur Jangan Terdapat yang Pensiun, Airlangga: PR Kita Tetap Banyak

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkelakar kepada para insinyur yang tergabung dalam Badan Kejuruan Teknik Industri-Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI-PII) untuk tidak ada yang pensiun dalam waktu dekat ini.
 
“Kita challenge lagi Indonesia untuk masuk negara maju OECD, agar kita punya benchmark. Terdapat PR besar yang juga membutuhkan para engineer,” ungkap Airlangga dalam acara Industrial Engineering Award 2024, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2024.
 
Menurut Airlangga keberadaan insinyur sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
 
“Karena kita harus mempunyai regulasi yang sesuai dengan best practice. Kita punya kebijakan yang dekat kepada market. Dan juga kita harus siapkan pemerintah yang baik dan transparan. Oleh karena itu, saya mengajak para insinyur jangan ada yang pensiun, PR masih banyak,” tukas dia.
 
Airlangga juga mendorong organisasi profesi insinyur agar dapat lebih relevan, dan memiliki leadership yang kuat, dan berkolaborasi dengan pemerintah. Selain itu, juga berharap agar organisasi profesi insinyur dapat terus menjaga inovasi, kreativitas, dan kompetensi di tengah kebutuhan pembangunan di Indonesia saat ini.
 

Cek Artikel:  Menkumham Minta Kadin Terbangunkan Industri Tekstil

 

Bentukkan visi Indonesia Emas

 
Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, Indonesia dianugerahi dengan berbagai modalitas mulai dari jumlah penduduk yang signifikan dengan tingkat angkatan kerja cukup besar, serta melimpahnya sumber daya alam.
 
Airlangga menjelaskan, berbagai modalitas tersebut perlu dikelola dengan optimal melalui upaya transformatif sehingga mampu mendorong pencapaian visi tersebut.
 
“Indonesia perlu mengubah pendekatan dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area yakni transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola,” papar dia.
 
Lebih lanjut, transformasi ekonomi sendiri telah dilakukan pemerintah melalui reformasi regulasi, hilirisasi, hingga digitalisasi. Hingga saat ini, arah pembangunan dan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan target dengan pertumbuhan yang stabil pada kisaran lima persen (yoy), tingkat inflasi yang terkendali, hingga kontribusi industri terhadap PDB yang cenderung stabil.

Cek Artikel:  Silahkan Persiapkan Arsip Ini Ketika Mendaftar QR Code Pertalite


(Ilustrasi pembangunan infrastruktur. Foto: dok MI)
 
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi industri melalui hilirisasi nikel dan berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel delapan kali lipat dari USD4,31 miliar pada 2017 menjadi USD34,44 miliar pada 2023.
 
Hilirisasi alumunium juga berhasil diekspor untuk menjadi komoditas global, serta hilirisasi sektor tembaga dengan nilai tambah sebesar 48 kali lipat dari pengolahan copper cathode dan dapat meningkatkan nilai tambah hingga 680 kali lipat dari pengolahan menjadi emas.
 
Di samping berbagai upaya tersebut, Airlangga juga menuturkan Indonesia memiliki Kawasan Ekonomi Spesifik (KEK) dengan berbagai kekhususan diantaranya sektor manufaktur, pariwisata, pendidikan, data center, hingga kesehatan.
 
“KEK mampu menjadi kunci keberhasilan ekonomi di Asia, dimana sejumlah negara di Asia seperti Tiongkok dan Vietnam saat ini tengah mengembangkan KEK,” papar Airlangga.

Cek Artikel:  PNM Dukung Penuh Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Besutan OJK

Mungkin Anda Menyukai