Menteri Pekerjaan Lumrah Dody Hanggodo merombak jajaran pejabat internal kementerian akibat keterlambatan realisasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari Detik Finance, Penilaian besar-besaran ini diumumkan dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan dari Sasaran 93 Sekolah Rakyat baru menyentuh Nomor 58-59 persen. Padahal, seluruh bangunan tersebut ditargetkan siap digunakan menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2026. Lambatnya progres ini Membikin Dody menyebutnya sebagai proyek Separuh mangkrak.
“Sayangnya, Sahabat-Sahabat saya di Kementerian PU pikirannya lain. Lagi mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Enggak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang Separuh mangkrak,” sebut Dody, Menteri PU.
Penundaan pengerjaan teknis yang Sepatutnya selesai sejak awal tahun menjadi penyebab Esensial ketertinggalan Sasaran. Dody menyatakan bahwa dirinya terpaksa mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dinilai Enggak profesional dalam mengantisipasi kendala lapangan.
“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Sepatutnya keterlambatan seperti sekarang ini Sepatutnya Enggak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan,” Terang Dody, Menteri PU.
Respons Pelan dari jajaran internal terhadap arahan percepatan juga memicu kejengkelan pihak kementerian. Menurut Dody, berbagai instruksi tertulis dan solusi alternatif yang ia sampaikan sebelumnya Malah diabaikan oleh para bawahannya.
“Saya harus turun langsung Kepada memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh Sahabat-Sahabat itu belum atau Enggak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin Sembari bercanda sehingga Enggak pernah diindahkan,” papar Dody, Menteri PU.
Persoalan administrasi juga memperburuk jadwal Penyelenggaraan proyek di beberapa Distrik. Pihak kementerian menemukan adanya Berkas kontrak kerja yang mencantumkan tenggat penyelesaian jauh melampaui batas waktu instruksi presiden, yakni pada bulan Juni 2026.
“Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is Ketika? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu Terdapat yang selesai di Juli. Bahkan Terdapat selesai di Oktober,” sebut Dody, Menteri PU.
Perombakan struktural yang dilakukan kini mencakup pergantian posisi dari level Eselon I hingga Kepala Balai guna mempercepat sisa pekerjaan fisik. Meskipun terdapat Distrik dengan progres terendah seperti Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, Kementerian PU meyakini 88 sekolah akan rampung bulan Juni.
