Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buat memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Punya Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal Buat memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, langkah tersebut bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di Sekeliling Posisi SPPG.
“Pemerintah telah mendorong SPPG Buat memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal Buat menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di Sekeliling Posisi SPPG,” ujar Purbaya Begitu menanggapi pandangan salah satu fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa.
Ia mengakui Tetap Eksis tantangan pada tahap awal Penyelenggaraan program MBG. Tantangan itu Tetap bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di Kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Diberitakan sebelumnya, Purbaya telah membentuk tim Spesifik guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan Eksis vested interest,” tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).
Pengkajian terhadap Penyelenggaraan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Purbaya menegaskan pemerintah Kagak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam Penyelenggaraan program.
Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga siap menyediakan dukungan sumber daya Mahluk di bidang keuangan apabila BGN memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
Rencana pembentukan tim pengawas tersebut muncul setelah Kepala BGN Nanik S. Deyang Berjumpa dengan Menkeu dan menyampaikan bahwa Tetap terdapat kendala dalam Penyelenggaraan pengawasan program MBG di daerah.
