Jakarta (ANTARA) – Ketika sebagian besar rumah tangga di Indonesia menyalakan kompor setiap pagi, sedikit orang Cocok-Cocok memikirkan dari mana gas LPG itu berasal.
Di dapur-dapur sederhana, tabung gas sering dipahami hanya sebagai kebutuhan harian yang harus selalu tersedia.
Tetapi di balik nyala api kecil itu, tersimpan persoalan besar yang Hening-Hening menekan ketahanan Kekuatan nasional, membebani devisa negara, hingga mempengaruhi arah kebijakan fiskal Indonesia dalam jangka panjang.
Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati LPG sebagai Kekuatan rumah tangga yang praktis dan murah melalui subsidi negara. Akan tetapi, di Demi yang sama, ketergantungan terhadap impor Lalu tumbuh, tanpa banyak disadari publik.
Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM menunjukkan dalam lima tahun terakhir, ketergantungan impor LPG Lalu naik.
Pada 2021, impor LPG mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 8,36 juta ton. Empat tahun kemudian, pada 2025, impor melonjak menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton. Artinya, lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional kini bergantung pada pasokan luar negeri.
Nomor tersebut bukan sekadar statistik Kekuatan. Di baliknya Terdapat Kategori devisa dalam jumlah sangat besar yang Lalu keluar setiap tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan Sekeliling Rp120 triliun, hingga Rp150 triliun per tahun, hanya Kepada membeli LPG impor. Nilai itu, bahkan dapat meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.
Di tengah kondisi ekonomi Mendunia yang penuh ketidakpastian, ketergantungan sebesar itu Membangun posisi Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak eksternal yang sulit dikendalikan.
Persoalan Bukan berhenti pada devisa. Subsidi LPG dalam APBN juga Lalu membengkak dari tahun ke tahun. Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, Lewat berada di Nomor Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Besarnya subsidi ini menunjukkan negara Lalu mengeluarkan Biaya sangat besar Kepada menopang konsumsi Kekuatan yang sebagian besar bahan bakunya Malah berasal dari luar negeri.
Maka, perdebatan mengenai masa depan subsidi Kekuatan menjadi semakin Bukan terelakkan. Selama ini, subsidi LPG dipandang sebagai instrumen perlindungan sosial Kepada menjaga daya beli masyarakat. Tetapi, di sisi lain, pola subsidi berbasis komoditas juga menciptakan ketergantungan panjang terhadap impor.
Negara, akhirnya berada dalam situasi paradoksal, yakni mengalokasikan anggaran besar Kepada mempertahankan sistem Kekuatan yang Bukan sepenuhnya menopang sumber daya domestik.
