Surabaya (Liputanindo.id) – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai buruknya tata kelola pemerintahan di Indonesia Ketika ini berakar dari konfigurasi politik yang Enggak sehat.
Ia menyebut banyak keputusan di berbagai sektor strategis lebih didominasi kepentingan politik praktis. Kondisi ini Membikin profesionalisme terpinggirkan karena minimnya penerapan sistem merit.
Mahfud mengungkapkan bahwa jenjang karier di lingkungan birokrasi sering kali terhenti secara mendadak. Hal itu terjadi akibat intervensi pejabat politik yang memaksakan kepentingannya.
“Jenjang karir juga sering terpotong di birokrasi karena ditorpedo oleh pejabat politik. Saya kira salah satu masalahnya itu,” kata Mahfud usai mengisi kuliah tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Senin (27/4/2026).
Ahli hukum tata negara ini menekankan pentingnya penguatan demokrasi Buat memperbaiki keadaan. Baginya, membangun demokrasi yang Betul hanya Dapat dilakukan dengan Metode menegakkan konstitusi secara murni.
Meski kondisi Ketika ini penuh tantangan, ia meyakini Indonesia Tetap Mempunyai Kesempatan Buat berbenah. Sejarah membuktikan bangsa ini Bisa menyelesaikan krisis meski sering kali arah kebijakan kembali melenceng.
Mahfud menawarkan solusi konkret berupa pembenahan total pada peta politik nasional. Tanpa komitmen kembali ke jalur hukum, ia khawatir kerusakan tatanan negara akan semakin sulit diperbaiki.
“Perbaikan konfigurasi politik agar kembali ke konstitusi dan penegakan hukum. Itu kuncinya. Kalau dibiar-biarkan nanti kebablasan, hilang Seluruh,” pungkasnya. [ipl/but]
