Liputanindo.id – Menteri Religi (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan, Penyelenggaraan haji 2025 tak boleh terganggu dengan adanya regorganiasi badan baru. Hal itu merupakan komitmen Kementerian Religi (Kemenag).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Haji dan Umroh yang terpisah dari Kemenag.
“Kementerian Religi dengan segala risikonya, dan dengan dukungan dari Komisi VIII, insyaallah diharapkan tahun ini Enggak Terdapat gangguan (Penyelenggaraan haji) dengan adanya reorganisasi haji ini,” kata Nasaruddin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).
Dia mengatakan, sejak terbentuk, Badan Haji dan Umroh belum efektif bekerja. Padahal sisa waktu Demi mempersiapan Penyelenggaraan haji 2025 semakin sempit.
Oleh karena itu, kedepannya perlu Terdapat pembicaraan yang lebih intensif dengan Komisi VIII DPR terkait penerapan BPH. Kemenag, kata Nasaruddin, berprinsip bahwa Penyelenggaraan haji 2025 tak boleh gagal.
“Mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah belanja di sana. Maka ini perlu pembicaraan lebih intensif,” katanya.
“Bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segara terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami, haji Enggak boleh gagal hanya karena masa transisi,” tegas Nasaruddin.
Sebelumnya, Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaganya agar pemerintah dapat lebih Konsentrasi meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji yang Kondusif dan nyaman.
“Asa Bapak Presiden, pada tahun depan kita Bisa Betul-Betul Berdikari, badan penyelenggara haji Berdikari. Banyak Asa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Demi Penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Irfan di Jakarta, Selasa (22/10).
