Surabaya (Liputanindo.id) – Kantor Lembaga Donasi Hukum (LBH) Surabaya menyoroti pernyataan Menteri Religi Nasaruddin Umar yang berharap agar aksi unjuk rasa mahasiswa terhadap pemerintah dilakukan dengan bahasa santun, sebagaimana kisah Nabi Musa menghadapi Firaun.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye LBH Surabaya, M. Ramli Himawan, menilai bahwa pesan Menteri Religi (Menag) belum menggambarkan konteks utuh perjuangan Nabi Musa, terutama mengenai keberaniannya menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan tiran yang zalim.
Ramli menegaskan bahwa meskipun Nabi Musa diperintahkan berbicara dengan lemah lembut, beliau juga tetap menyampaikan kritik tegas terhadap praktik penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Firaun.
“Nabi Musa memang diperintahkan Buat berbicara dengan lemah lembut kepada Fir’aun, tetapi yang sering luput disampaikan adalah bahwa beliau tetap menyampaikan kritik secara tegas terhadap praktik penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Fir’aun,” ujar Ramli, Selasa (16/6/2026).
Sementara dalam kerangka negara demokrasi, lanjut Ramli, kebebasan berpendapat dan hak mengkritik pemerintah adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang (uu) serta instrumen hak asasi Mahluk.
Oleh Karena itu, demonstrasi damai Semestinya Tak hanya dipandang sebagai persoalan etika penyampaian, tetapi juga sebagai mekanisme partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta membela kaum tertindas.
“Karena itu, demonstrasi damai Tak semestinya dipandang semata-mata sebagai persoalan etika dalam penyampaian, melainkan juga sebagai bagian dari mekanisme partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” paparnya.
Menurut Ramli, esensi dari kisah Nabi Musa Bahkan terletak pada keberpihakan terhadap kaum tertindas mustad’afin dan keberanian Buat mengoreksi penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan.
Ia pun menekankan agar pemerintah Tak menggunakan narasi tersebut secara sepotong-sepotong agar beban moral kritik Tak seolah-olah hanya dipikul oleh Anggota negara. Sebaliknya, penyelenggara negara pun perlu meneladani sikap terbuka terhadap kritik dan Tak meniru kesewenang-wenangan Firaun.
“Maka para penyelenggara negara juga perlu meneladani sikap terbuka terhadap kritik. Demokrasi yang sehat Tak hanya ditandai oleh kemampuan Anggota menyampaikan pendapat secara damai, tetapi juga oleh kesediaan pemerintah mendengar, merespons, dan memperbaiki kebijakan yang dipersoalkan masyarakat,” tegasnya.
Demokrasi yang sehat, bagi Ramli, Tak hanya diukur dari kemampuan Anggota menyampaikan pendapat dengan lembut, tetapi juga kesediaan pemerintah Buat mendengar, merespons, dan memperbaiki kebijakan.
Ia pun turut mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam pun, kritik terhadap penguasa bukanlah hal asing, di mana banyak tokoh dikenal berani mengingatkan pemimpin yang menyimpang. Dengan demikian, pesan moral yang lebih relevan Begitu ini adalah memastikan kekuasaan tetap tunduk pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak Anggota negara.
Pada akhirnya, demokrasi dibangun bukan melalui kepatuhan yang Mempunyai kesan membungkam kritik, melainkan lewat dialog yang memungkinkan rakyat dan pemerintah saling mengoreksi dalam kerangka konstitusi yang menjunjung tinggi hukum dan nilai moral keadilan.
“Di situlah nilai negara hukum, hak asasi Mahluk, dan ajaran moral tentang keadilan menemukan relevansinya,” pungkasnya.
Diketahui, Menteri Religi Nasaruddin Umar menyampaikan pesan Asa agar aksi unjuk rasa mahasiswa terhadap pemerintah yang digelar di sejumlah Kawasan dilakukan dengan bahasa santun, sebagaimana kisah Nabi Musa menghadapi Firaun.
“Nabi Musa dan Nabi Harun diminta menghadap kepada Firaun, itu juga ditegaskan (dalam ayat Alquran). (Nabi Musa berbicara dengan) Firaun itu menggunakan ungkapan lain, bahasa yang santun. Jadi orang seperti Firaun pun juga perlu diberikan bahasa santun,” kata Nasaruddin mengambil Teladan kisah Nabi Musa dengan Fir’aun yang disampaikan dihapan awak media di Hotel Claro Makassar.
Nasaruddin mengatakan sebagai menteri Religi, dirinya Mempunyai kepentingan Buat mengingatkan kepada masyarakat, khususnya ummat beragama. Ia berharap aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat menjunjung tinggi akhlak dalam berkomunikasi.
“Jadi saya pikir sebagai Anggota bangsa, umat beragama, dalam berbagai hal tetaplah kita menerapkan akhlakul karimah Begitu menyampaikan gagasan. Lezat kan kalau win-win solution, jangan loss-loss solution,” ucapnya. (rma/ted)
