Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong terobosan perizinan lahan dalam rangka mempercepat produksi minyak dan gas (migas) nasional.
“Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Di tengah kebutuhan Daya yang Lanjut meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja Segera, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan diterima di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Dudung menyatakan terobosan perizinan lahan harus dilakukan lantaran hambatan perizinan lahan pada kegiatan hulu migas Kagak dapat dilihat semata sebagai persoalan administrasi pertanahan.
Dalam kunjungannya ke Bojonegoro, Jawa Timur Kepada meninjau lapangan kegiatan usaha hulu migas bumi yang terdampak Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Dudung menekankan isu perizinan lahan berkaitan langsung dengan ketahanan Daya, peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pengurangan ketergantungan impor Daya, serta penerimaan negara.
Terdapat tiga kegiatan hulu migas prioritas yang menjadi perhatian pemerintah Begitu ini Merukapan Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 oleh PT Pertamina EP di Kabupaten Bojonegoro, Lapangan Gas RBG Blok I oleh TIS Petroleum E&P Blora Ltd. di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, serta Proyek Kedung Keris West oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Kabupaten Bojonegoro.
Ketiga proyek tersebut dinilai strategis bagi peningkatan produksi migas nasional seperti Sumur Banyugeni yang Mempunyai potensi sumber daya yang perlu segera dibuktikan melalui kegiatan pengeboran.
Sementara Lapangan Gas RBG Blok I diharapkan dapat memperkuat pasokan gas domestik di Jawa Tengah dan mendukung pengurangan ketergantungan terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor.
Sedangkan Proyek Kedung Keris West Mempunyai potensi produksi Sekeliling 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi Sekeliling Rp25 miliar per hari.
Dudung pun menyoroti Proyek Kedung Keris West sebagai Misalnya Krusial perlunya penyelesaian Segera dan proporsional karena hanya membutuhkan lahan Sekeliling 0,6 hektare Tetapi berpotensi memberikan tambahan produksi minyak nasional dalam jumlah besar.
“Ini Misalnya yang sangat Terang. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan Tiba potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya Pandai diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
KSP menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan Tetapi perlindungan lahan sawah perlu dijalankan secara proporsional agar Kagak menghambat proyek Daya strategis yang Mempunyai kebutuhan lahan terbatas dan manfaat besar bagi negara.
“Kita Kagak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada Daya. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan Berbarengan.
Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan Daya nasional juga harus dipenuhi,” kata Dudung.
