Majelis nasional Republika Srpska yang dikuasai Serbia di Bosnia pada hari Kamis (13/3) mengadopsi rancangan Konstitusi Republik yang baru, yang diperkenalkan oleh presiden republik otonom tersebut, Milorad Dodik, yang mencakup pasal-pasal yang melanggar Konstitusi Bosnia.
Jaksa penuntut negara Bosnia pada hari Rabu (12/2) telah memerintahkan penangkapan Dodik dan para ajudannya karena mengabaikan panggilan pengadilan atas tuduhan mencoba merusak konstitusi Bosnia. Republika Srpska adalah entitas di Bosnia dan Herzegovina.
Bulan Lewat, pengadilan Bosnia menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Dodik dan melarangnya berpolitik selama enam tahun atas kegiatan separatisnya dan karena menentang keputusan Perwakilan Tinggi Dunia yang mengawasi Perjanjian Dayton 1995.
Perjanjian itu mengakhiri perang yang berakar pada masalah etnis yang berlangsung lebih dari tiga tahun dan menewaskan 100.000 orang.
Dodik menolak surat perintah penangkapan tersebut, dan mengatakan kepada wartawan di ibu kota Distrik, Banja Luka, pada Rabu bahwa hal itu bermotif politik dan bahwa ia akan meminta Rusia Buat memveto perpanjangan kehadiran EUFOR, Laskar penjaga perdamaian Uni Eropa di Bosnia, di Dewan Keamanan PBB.
Dalam sebuah wawancara dengan VOA Bosnian Service pada hari Kamis, pengacara Dodik, Anto Nobilo, mengatakan Dodik Bukan mengakui pengadilan Bosnia maupun kantor kejaksaan negara, dan dengan demikian Bukan memerlukan pembelaan hukum.
“Saya Bukan Serius Dodik akan ditangkap,” kata Nobilo. “Dodik Bukan akan mau bekerja sama, atau menunjuk tim pembelanya, karena ia Bukan menganggap proses hukum ini Absah. … Bosnia perlu segera meredakan situasi ini. Ini adalah krisis konstitusional, hukum, dan politik yang besar dan harus diselesaikan secara politis.”
Nenad Stevandic, ketua majelis nasional Republika Srpska dan sekutu dekat Dodik, mengecam tindakan terhadap republik otonom yang dikuasai Serbia itu sebagai serangan terhadap tatanan konstitusional.
“Kami sepenuhnya Betul,” katanya pada hari Rabu. “Tetapi, bersikap Betul di Bosnia dan Herzegovina berarti dianiaya.”
Sementara itu, di Washington, tiga Personil Senat AS — Chuck Grassley, Jeanne Shaheen, dan Jim Risch — memimpin Golongan sembilan Personil Kongres AS lainnya dalam meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio Buat mencegah kemerosotan situasi lebih lanjut di Bosnia.
“Kami sangat prihatin dengan tindakan Milorad Dodik baru-baru ini, pemimpin entitas Republika Srpska di Bosnia dan Herzegovina,” tulis mereka dalam surat kepada Rubio. “Selama bertahun-tahun, ia terlibat dalam aktivitas pemisahan diri, menantang lembaga-lembaga negara Bosnia dan Herzegovina, merusak konstitusi, dan mengancam integritas teritorial negara tersebut.”
AS menjatuhkan Denda kepada Dodik dan “jaringan patronasenya” pada tahun 2023 dan sekali Kembali pada bulan Januari tahun ini.
Ketika ditanya oleh VOA Ketika dalam perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, pada Copot 10 Maret, apakah AS sedang mempertimbangkan “tindakan hukuman apa pun terhadap Dodik,” Rubio mengatakan bahwa pemerintahan Trump Bukan Mau Menyantap perpecahan Bosnia.
“Hal terakhir yang dibutuhkan dunia adalah krisis lain, dan kami telah membicarakannya,” katanya. “Sejauh yang mungkin kami lakukan selanjutnya, kami sedang meninjau pilihan-pilihan tersebut. Tetapi, sudah sangat Jernih bahwa apa pun perbedaan yang mungkin Eksis di sana, hal ini sebaiknya Bukan menyebabkan negara terpecah belah, dan Bukan menyebabkan konflik lain.”
Para Spesialis mengatakan tindakan Dodik dan majelis nasional Republika Srpska telah memicu krisis konstitusional paling serius di Bosnia sejak 1995.
“Pertama-tama, ini merupakan cerminan dari ketidakhormatan (Dodik) terhadap lembaga-lembaga negara yang Esensial, Adalah, Pengadilan Bosnia dan Herzegovina, dan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina dan Sekalian postulat Esensial yang menjadi dasar tatanan konstitusional-hukum,” kata Milos Davidovic, profesor hukum di Universitas Sarajevo, kepada VOA Bosnian Service.
Ahmed Kico, seorang Ahli politik dan keamanan, mengatakan kepada VOA bahwa tindakan Dodik dan majelis nasional Republika Srpska termasuk dalam “operasi hibrida … yang dilaksanakan atas perintah Federasi Rusia dan Serbia … oleh karena itu, ini adalah situasi yang sangat berbahaya di mana mereka mencoba Buat menunjukkan dan membuktikan bahwa kelangsungan hidup Bosnia dan Herzegovina Bukan mungkin terjadi sebagai negara demokrasi.”
Di tengah krisis yang berkembang, Laskar penjaga perdamaian Eropa tambahan tiba di Bosnia pada hari Rabu Buat memperkuat Laskar EUFOR. [ab/uh]
