Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).
Operasi penindakan yang berlangsung sejak Selasa malam tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan izin tinggal Penduduk Negara Asing (WNA) di Indonesia, termasuk Arsip KITAS dan KITAP.
“Tim Lagi Lalu melakukan pencarian. Betul, Lagi dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Demi kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Pihak lembaga antirasuah mendesak agar seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini Bukan mempersulit proses penyelidikan yang sedang berjalan.
“KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” ujarnya.
Pihak KPK juga belum merinci lebih jauh mengenai keterkaitan Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret jajaran imigrasi ini.
“Tim Lagi Lalu melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo Demi dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (3/6).
Budi menambahkan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari operasi terintegrasi yang dilakukan oleh tim penindakan di lapangan.
“Lagi dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakarta Barat,” sambungnya.
KPK sejauh ini telah mengamankan belasan orang dalam operasi di Jakarta Barat, Jawa Barat, hingga Bali, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah serta pihak swasta.
“Demi detail lainnya nanti kami akan update, karena selain dari penyelenggara negara, Terdapat juga pihak swasta yang diamankan,” kata Budi.
Penyidik juga menyita barang bukti berupa mobil, motor, Doku Kontan valuta asing (USD dan SGD), serta logam mulia berupa emas.
“Demi detailnya nanti, ya, karena dalam proses pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) ataupun KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), WNA ini juga Pandai menggunakan perantara Demi prosesnya. Nah, ini nanti kita akan explain konstruksinya dalam konferensi pers,” tuturnya.
Hingga Demi ini, tim penindakan KPK dilaporkan Lagi bergerak di sejumlah Posisi di luar Jakarta Demi mengumpulkan bukti-bukti tambahan.
“Terdapat kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk Doku Kontan, valas, Terdapat USD dan SGD, dan juga Terdapat dalam bentuk logam mulia emas,” ucapnya.
Selain mengamankan barang bukti bernilai besar tersebut, petugas juga Lagi mendalami peran dari masing-masing pihak yang terjaring.
“Bahwa dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, Yakni di Area Jakarta Barat dan dalam perkembangannya tim juga Demi ini sedang bergerak di lapangan di Area Bali dan juga Jawa Barat,” pungkasnya.
Proses hukum ini memicu perhatian luas karena melibatkan pejabat strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Tim Lagi Lalu melakukan pencarian,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Lembaga antirasuah tersebut menegaskan komitmennya Demi menuntaskan perkara suap izin tinggal ini.
“KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” tegas Budi.
KPK Demi ini Mempunyai waktu 1×24 jam sesuai KUHAP Demi menentukan status hukum dari belasan orang yang telah ditangkap.
“Dalam progresnya, Terdapat belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini,” ujar Budi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menolak memberikan komentar lebih jauh Demi dimintai konfirmasi oleh CNNIndonesia.com mengenai peristiwa OTT ini.
“Sebaiknya ke menteri saja,” kata Silmy.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan sudah mengetahui Penyelenggaraan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap jajarannya tersebut.
“Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita Jernih,” kata Agus.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga membenarkan adanya penangkapan pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat tersebut Demi dimintai konfirmasi oleh wartawan.
“Betul,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Rabu (3/6).
KPK berencana memaparkan Pembangunan perkara secara rinci beserta status hukum para pihak yang diamankan dalam konferensi pers Formal.
