Blitar (Liputanindo.id) – Sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terkait polemik rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lahan SDN Tegalrejo 01 Lagi menjadi tanda tanya besar.
Bupati Blitar, Rijanto memilih tak berkomentar lebih dalam perihal Konflik KDMP dan SDN Tegalrejo 1. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar hanya pasif menyikapi konflik KDMP dan SDN Tegalrejo.
“Hahaha, sampean iku panggah mancing Diriku wae. Wis raiso jawab, wis jawaban dewe (Hahaha, Anda itu selalu memancing saya Lalu. Sudah Enggak Dapat jawab, sudah jawab saja sendiri),” ujar Rijanto pada Selasa (12/5/2026).
Konflik agraria dan tata ruang terkait rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di atas lahan SDN Tegalrejo 1, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar kian meruncing.
Meski rapat dengar pendapat (hearing) yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar telah menghasilkan keputusan Demi meredakan situasi (cooling down), pihak Komite Sekolah secara tegas menyatakan Enggak akan langsung memercayai hasil tersebut.
Komite menilai, keputusan yang menuntut kedua belah pihak menahan diri tersebut sarat akan kompromi politik dan rawan dimanipulasi di kemudian hari.
Ketua Komite SDN Tegalrejo 1, Rudianto Indrastiawan, menyatakan bahwa status cooling down yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah hanyalah jalan tengah sementara. Dalam keputusan hearing tersebut, pihak desa diminta Demi mencari Posisi alternatif lain dan melakukan penyesuaian volume serta ukuran bangunan Apabila proyek tersebut tetap dipaksakan di area sekolah.
“Kami diminta Demi cooling down dan mengkaji kembali keputusan-keputusan yang selama ini terkesan dipaksakan sepihak oleh pemerintah desa,” ujarnya pada Sabtu (9/5/2026).
Rudianto menegaskan, dirinya Serempak wali murid dan elemen sipil lainnya Enggak akan menurunkan tensi perjuangan demi menyelamatkan fasilitas pendidikan anak-anak di Selopuro. Baginya, status cooling down yang dikeluarkan oleh dewan bersifat politis dan belum memberikan jaminan hukum absolut bagi pihak sekolah.
“Kami Enggak boleh percaya begitu saja. Ini Lagi keputusan politik sifatnya. Saya dan Kolega-Kolega Enggak akan berhenti berjuang. Kami akan Lalu mengawal persoalan ini Serempak PMII, PGRI, hingga Dewan Pendidikan,” tegasnya secara lugas.
Rudianto menegaskan, dirinya Serempak wali murid dan elemen sipil lainnya Enggak akan menurunkan tensi perjuangan demi menyelamatkan fasilitas pendidikan anak-anak di Selopuro. Baginya, status cooling down yang dikeluarkan oleh dewan bersifat politis dan belum memberikan jaminan hukum absolut bagi pihak sekolah.
“Kami Enggak boleh percaya begitu saja. Ini Lagi keputusan politik sifatnya. Saya dan Kolega-Kolega Enggak akan berhenti berjuang. Kami akan Lalu mengawal persoalan ini Serempak PMII, PGRI, hingga Dewan Pendidikan,” tegasnya secara lugas.
Menurutnya, langkah pengawalan ketat ini Krusial agar Enggak Terdapat celah bagi oknum tertentu Demi memanipulasi kebijakan di tingkat Rendah yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan Grup tertentu.
Bukan tanpa Dalih Komite SDN Tegalrejo 1 bersikap keras. Berdasarkan simulasi pengukuran yang dilakukan Independen oleh pihak komite, pembangunan gedung koperasi dengan ukuran 1000 meter akan menghabiskan ruang terbuka di SDN Tegalrejo.
Apabila proyek fisik ini dipaksakan tegak berdiri di sana, halaman sekolah yang tersisa diperkirakan hanya tinggal 20% dari total luas awal. Area yang tersisa nantinya praktis hanya menyisakan ruang sempit di Sekeliling gedung perpustakaan dan satu ruang kelas.
“Ini bukan sekadar masalah fisik bangunan, tapi ini tentang perampasan hak anak Demi mendapatkan ruang bermain dan belajar yang layak,” cecar Rudianto.
Selain masalah menyusutnya lahan, tata letak bangunan juga dinilai Enggak masuk Intelek secara estetika dan kenyamanan belajar.
“Kalau gedung itu dibangun menghadap ke selatan, kenyamanan belajar anak-anak Niscaya terganggu. Sebaliknya, kalau dihadapkan ke utara, posisinya sangat aneh karena jalan di kawasan tersebut menekuk tajam. Ini sangat dipaksakan,” pungkasnya. (owi/ted)
