Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kepada tahun anggaran 2027 setelah mendengarkan penjelasan pimpinan kedua lembaga tersebut dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
“Setuju? Oke,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni Ketika meminta persetujuan Member dewan sebelum mengetok palu rapat.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyetujui usulan KPK Kepada mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp989.305.424.000 atau Sekeliling Rp989 miliar.
Dengan tambahan tersebut, kebutuhan anggaran KPK pada 2027 menjadi Rp2.222.100.661.000 atau Sekeliling Rp2,22 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1.232.795.237.000 atau Sekeliling Rp1,23 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Komisi III DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran BNN sebesar Rp5.050.055.677.000 atau Sekeliling Rp5,05 triliun.
Dengan demikian, kebutuhan anggaran BNN pada 2027 menjadi Rp6.497.125.257.000 atau Sekeliling Rp6,50 triliun dari pagu indikatif sebesar Rp1.447.069.580.000 atau Sekeliling Rp1,45 triliun.
“Komisi III DPR RI akan menyampaikan hasil rapat pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2027 kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” kata Sahroni.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan Kepada mendukung pengembangan digitalisasi, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pencegahan dan pendidikan antikorupsi, penindakan perkara korupsi, serta penguatan sistem informasi pemberantasan korupsi.
Adapun Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan tambahan anggaran akan dialokasikan Kepada sejumlah klaster kegiatan, meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, pengawasan, pengembangan sumber daya Orang, belanja pegawai, operasional perkantoran, hingga penguatan laboratorium narkotika.
