Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Percepatan PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan”. Foto: Dok. Istimewa.
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Ajakan itu Buat memperkuat kolaborasi dalam mempercepat Penyelenggaraan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
“Ini Mempunyai Arti Krusial dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional Buat menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan Penyelenggaraan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih Segera, Pas sasaran, dan memberikan manfaat Konkret bagi masyarakat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026.
Hal tersebut diungkap Trenggono, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Percepatan PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan” yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, hari ini.
Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan Mempunyai peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden. Khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan Nomor kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya Orang.
Dalam mendukung Sasaran swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, Merukapan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 Letak hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota Buat mendukung penyediaan protein nasional.
Lewat program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas Sekeliling 14.000 hektare Buat mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir.
Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan Buat meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, Merukapan melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, Penyelenggaraan, hingga Penilaian program.
Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa Mempunyai (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di Daerah pesisir.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal Berbarengan hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat Konkret bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trenggono.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Dok. Istimewa.
Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan Berkas Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam Penyelenggaraan Program Kerja Prioritas Nasional di sektor kelautan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut swasembada sebagai kedaulatan Buat kehormatan bangsa. Buat mewujudkan itu, pemerintah mesti berpihak pada petani, nelayan, dan peternak.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita Mau mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku Primer pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan Mempunyai daya saing,” ujar Zulkifli.
Zulkifli Hasan menilai Penyelenggaraan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dia optimistis Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, Indonesia Tak hanya Bisa memenuhi kebutuhan protein dalam negeri.
“Tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI Buat Maju mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah Menyantap secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,” ujar Siti.
