Ringkasan Informasi
- Ketua MUI KH Anwar Iskandar menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang mulia dari perspektif Religi dan sosial.
- Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam Penyelenggaraan program harus diperbaiki tanpa menghentikan program secara keseluruhan.
- Gus War juga menilai kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax Tak akan berdampak besar kepada masyarakat kecil selama BBM subsidi tetap dipertahankan.
- Terkait aksi mahasiswa, ia menegaskan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dilakukan secara santun dan sesuai aturan.
Kediri (Liputanindo.id) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang sangat mulia karena bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya Mahluk Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Ngasinan Kediri yang akrab disapa Gus War Begitu menanggapi munculnya aksi demonstrasi sejumlah kalangan mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Gus War, dari perspektif Religi, memberi makan kepada sesama merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dan Mempunyai nilai ibadah yang tinggi.
“Kalau dari perspektif Religi, memberi makan itu sesuatu yang sangat mulia. Memberi makan orang lain merupakan bagian dari sifat yang dicintai Allah. Karena itu program memberi makan kepada masyarakat tentu merupakan sesuatu yang Bagus,” ujarnya.
Kekurangan Harus Diperbaiki
Meski mengakui Lagi terdapat berbagai persoalan dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Gus War menilai hal tersebut Tak Dapat dijadikan Dalih Buat menghentikan program secara keseluruhan.
Menurutnya, berbagai dugaan penyimpangan maupun pelanggaran yang terjadi Bahkan harus ditindak sesuai aturan dan menjadi bahan Pengkajian agar program berjalan lebih Bagus.
“Bahwa dalam pelaksanaannya Terdapat hal-hal yang kurang Bagus, itu tentu Terdapat aturannya dan sudah ditindak. Yang pertama programnya mulia, kemudian pelaksanaannya yang harus diperbaiki,” katanya, pada Sabtu (13/6/2026).
Ia menilai berbagai kasus yang muncul lebih banyak disebabkan oleh oknum yang Tak menjalankan amanah dengan Bagus, sehingga manfaat yang Semestinya diterima masyarakat menjadi berkurang.
“Terdapat yang Badung, mestinya Rp10 ribh dikurangi menjadi Rp7 ribu atau Rp5 ribu. Mungkin diambil Buat mambal dulu nyuap ketika Mau mendapatkan izin. Terdapat satu titik Rp300 juta, Rp500 juta,” beber Gus War.
Praktek curang tersebut berdampak Tak baik terhadap penerima manfaat. “Kalau Terdapat yang Badung sehingga Donasi yang Semestinya diterima penuh menjadi berkurang, maka yang diperbaiki adalah pelakunya, bukan programnya,” tegasnya.
Dinilai Menggerakkan Ekonomi Rakyat
Selain manfaat gizi bagi anak-anak dan santri, Gus War menilai Program Makan Bergizi Gratis Mempunyai Dampak ekonomi yang sangat besar karena Bisa menciptakan lapangan kerja baru serta menggerakkan sektor usaha kecil.
Menurutnya, keberadaan dapur pelayanan MBG membuka Kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus menyerap berbagai produk lokal yang diproduksi pelaku UMKM.
“Program ini bukan hanya bermanfaat bagi penerima makanan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan UMKM. Mulai dari peternak ayam, pembuat Paham dan tempe, petani sayur, petani buah hingga pelaku usaha kecil lainnya,” jelasnya.
Ia menilai perputaran ekonomi yang tercipta dari program tersebut Bahkan memberi manfaat langsung kepada masyarakat lapisan Rendah.
Karena itu, Gus War mengibaratkan program MBG sebagai lumbung yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat.
“Kalau Terdapat tikus di lumbung, tikusnya yang dibasmi, bukan lumbungnya yang dibakar,” ujarnya.
Tanggapi Kenaikan Pertamax
Selain membahas Program Makan Bergizi Gratis, Gus War juga menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi yang menjadi salah satu isu dalam aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan harga hanya terjadi pada BBM non subsidi seperti Pertamax, sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan pemerintah.
“Yang naik itu BBM non subsidi. Yang subsidi seperti Pertalite dan solar Tak naik. Jadi masyarakat kecil tetap terlindungi,” katanya.
Gus War menilai kenaikan harga Pertamax Tak akan memberikan Dampak signifikan terhadap Golongan masyarakat berpenghasilan rendah karena mayoritas pengguna BBM tersebut berasal dari kalangan Bisa.
“Kalau yang menggunakan BBM non subsidi umumnya masyarakat yang ekonominya lebih Bagus. Yang Krusial BBM subsidi jangan dinaikkan karena itu yang digunakan masyarakat kecil,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui Dampak terhadap inflasi perlu tetap diantisipasi apabila kenaikan harga bahan bakar terjadi pada sektor transportasi distribusi barang kebutuhan pokok.
Percaya Kondisi Ekonomi Nasional Tetap Kuat
Terkait kondisi keuangan negara yang belakangan menjadi sorotan publik, Gus War memilih mempercayai penjelasan pemerintah bahwa Mendasar ekonomi Indonesia Lagi dalam kondisi Bagus.
Menurutnya, langkah pemerintah memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola ekonomi menjadi bagian Krusial Buat menjaga kesehatan fiskal negara.
“Kalau korupsi ditindak dan kebijakan ekonomi diperbaiki, tentu keuangan negara akan semakin sehat,” jelasnya.
Ia juga menilai kondisi pangan nasional yang relatif Kukuh Begitu ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia Lagi cukup kuat menghadapi berbagai tantangan Dunia.
Demonstrasi Hak Demokrasi yang Harus Dijaga
Menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah, Gus War menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin dalam negara.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka Biasa merupakan hal yang wajar selama dilakukan dengan Metode yang santun dan Tak melanggar hukum.
“Demo itu bagian dari kebebasan berpendapat dan menunjukkan demokrasi berjalan. Tetapi menyampaikan pendapat juga harus dengan akhlak dan tata krama,” katanya.
Ia mengingatkan agar aksi demonstrasi Tak berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat lain, merusak fasilitas Biasa, ataupun menimbulkan gangguan keamanan.
“Kalau menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan Tamat merusak, menyakiti orang lain, atau mengganggu ketertiban Biasa. Kalau sudah masuk Area itu tentu harus ditindak sesuai hukum,” tegasnya.
Gus War berharap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan melalui dialog yang konstruktif sehingga berbagai kebijakan publik dapat Lanjut diperbaiki demi kepentingan Berbarengan.
“Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap harus mengedepankan dialog dan menjaga Etika. Pemimpin adalah Punya bangsa kita sendiri sehingga harus sama-sama dijaga dan dikoreksi dengan Metode yang Bagus,” pungkasnya. [nm/ted]
