Jakarta (Liputanindo.id) – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan seluruh persiapan operasional ibadah haji 1447 H/2026 M mulai dari perbaikan fasilitas hotel di Arab Saudi hingga distribusi logistik koper jemaah berjalan sesuai Sasaran.
Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja Berbarengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/4/2026), guna memitigasi kendala layanan dan menuntaskan dinamika anggaran penerbangan yang meningkat signifikan.
Pusat perhatian Istimewa perbaikan tahun ini menyasar pada peningkatan kenyamanan hunian jemaah selama berada di Tanah Bersih. Menhaj menginstruksikan pengelola hotel Demi melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sarana prasarana yang menjadi catatan Penilaian dari legislatif.
“Kami telah berkoordinasi dengan pengelola hotel agar seluruh catatan dari Member Dewan yang terhormat dapat ditindaklanjuti, khususnya terkait perbaikan fasilitas seperti karpet, gorden, serta tempat wudhu dan sanitasi agar lebih Terjamin dan nyaman bagi jemaah,” kata Menhaj dalam rilis yang diterima Liputanindo.id, Selasa (14/4/2026).
Terkait konsumsi, pemerintah menjamin pasokan makanan di Makkah tetap Terjamin meski terdapat satu penyedia layanan yang mengundurkan diri. Kuota sebanyak 3.500 Bagian telah dialihkan secara Segera kepada penyedia lain yang telah siap, sehingga kebutuhan konsumsi jemaah dipastikan Tak akan terganggu.
Sorotan Istimewa dalam rapat tersebut juga tertuju pada usulan kenaikan biaya penerbangan haji yang melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya harga avtur dunia dan fluktuasi nilai Salin rupiah, dengan usulan tambahan biaya dari Garuda Indonesia sebesar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.
Menhaj menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Mulia RI Demi memastikan aspek legalitas serta sumber pembiayaan penyesuaian biaya tersebut, apakah melalui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau sumber lain. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, biaya penerbangan jemaah bersumber dari BPIH, sementara biaya petugas kloter akan dibebankan pada APBN.
“Kami berharap pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI ini, dapat disetujui dan diputuskan mengenai besaran dan sumber pembiayaan Demi memenuhi penyesuaian biaya penerbangan tersebut,” kata Menhaj menegaskan urgensi keputusan anggaran tersebut.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah dilaporkan Nyaris rampung menjelang jadwal keberangkatan. Saudi Airlines telah mendistribusikan 74,1 persen koper, sementara Garuda Indonesia mencapai 50,8 persen, dengan Sasaran penyelesaian menyeluruh pada 17 April 2026.
Demi mendukung operasional di lapangan, Tim Advance PPIH Arab Saudi telah diberangkatkan sejak 13 April 2026. Jadwal keberangkatan petugas selanjutnya akan dilakukan secara bertahap: petugas Daker Bandara dan Madinah pada 17-18 April, petugas Daker Makkah pada 22-24 April, dan rombongan Amirulhaj dijadwalkan terbang pada 19 Mei 2026.
Kemenhaj berkomitmen menyelenggarakan ibadah haji secara profesional dan transparan guna memastikan perlindungan maksimal bagi tamu Allah. Pemerintah Lalu melakukan pengawasan ketat pada setiap tahapan distribusi dan pelayanan agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan akuntabel dan memberikan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia. [ian]
