Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penawaran badal haji yang Bukan Jernih atau diduga fiktif, seperti dilansir dari Sinar. Peringatan ini dikeluarkan menyusul terungkapnya kasus dugaan badal haji bermasalah pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Masyarakat diimbau Bukan mudah tergiur tarif murah. Direktur Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Harun Al Rasyid, membagikan sejumlah langkah antisipasi agar masyarakat terhindar dari praktik badal haji fiktif.
Badal haji merupakan Penyelenggaraan ibadah haji yang diperuntukkan bagi orang lain yang telah meninggal dunia atau mengalami sakit permanen sehingga halangan tersebut membuatnya Bukan Bisa berhaji sendiri.
Masyarakat perlu Menurunkan curiga apabila menemukan penyedia jasa yang menawarkan program badal haji dengan biaya yang jauh di Rendah harga wajar di pasaran. Penyelenggaraan badal haji memerlukan izin Formal atau tasreh serta Kartu Nusuk yang memerlukan biaya Bukan sedikit, bahkan Bisa mencapai lebih dari Rp25 juta.
“Karena itu, kalau Terdapat penawaran badal haji dengan biaya Rp10 juta itu seperti Pikiran-akalan. Nilainya Bukan rasional,” ujar Harun di Makkah, Kamis.
Kemenhaj menegaskan syarat Istimewa bagi seseorang Demi dapat membadalhajikan orang lain adalah individu tersebut harus sudah pernah menunaikan ibadah haji Demi dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat Mempunyai hak Demi meminta informasi maupun bukti valid mengenai pemenuhan syarat syariat dari pihak pelaksana badal haji.
Masyarakat juga disarankan Demi memeriksa rekam jejak serta reputasi dari pihak penyedia jasa yang menawarkan badal haji tersebut secara jeli. Pilihlah penyedia jasa yang Mempunyai identitas yang Jernih, rekomendasi yang terpercaya, serta Bisa menunjukkan transparansi dalam seluruh proses Penyelenggaraan ibadah. Langkah terakhir yang Bukan kalah Krusial adalah memastikan bahwa biro perjalanan atau Golongan Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) telah mengantongi izin Formal pemerintah.
Legalitas yang Jernih menjadi indikator Istimewa Demi memperkecil risiko penipuan serta memastikan seluruh tata Metode Penyelenggaraan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penguatan Regulasi Pengawasan Badal Haji
Pemerintah kini sedang mempertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih ketat guna mengawasi Penyelenggaraan badal haji agar kejadian serupa Bukan terulang kembali.
Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, menyatakan salah satu opsi yang dikaji adalah kewajiban pelaporan Formal bagi agen perjalanan dan KBIHU.
“Ke depan mekanisme itu sangat mungkin dibuat,” kata Rizka.
Kemenhaj berharap masyarakat dapat bertindak lebih cermat sebelum memilih jasa badal haji dan Bukan gampang mempercayai penawaran murah yang belum Jernih pertanggungjawabannya secara administrasi maupun syariat.
