Kementerian Dalam Negeri merilis instrumen monitoring dan Penilaian Buat memandu pemerintah daerah dalam menjalankan kerja sama Dunia secara terarah pada Senin (25/5/2026). Langkah strategis ini diambil agar kolaborasi dengan pihak asing dapat memberikan Akibat Konkret yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Standardisasi baru ini diluncurkan secara Formal dalam sebuah Lembaga Tertentu yang berlangsung di Hotel Harris Vertu Selaras, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kehadiran instrumen ukur yang baku ini diharapkan Bisa mengatasi berbagai kendala yang selama ini kerap menghambat Interaksi kemitraan daerah dengan pihak luar negeri.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa kerja sama Dunia yang dilakukan pemerintah daerah sangat melimpah, Tetapi efektivitas keberhasilannya Tetap sulit diukur. Ia menegaskan pentingnya pemanfaatan dan pemahaman panduan baru ini demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Manfaatkan instrumen ini dengan Berkualitas, kemudian pahami dengan Berkualitas, kemudian sosialisasikan dengan Berkualitas. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah Dapat melaksanakannya,” ujar Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Tomsi Tohir memaparkan bahwa hambatan administrasi, regulasi, sumber daya Insan, hingga anggaran Tetap sering membayangi Interaksi kerja sama luar negeri di tingkat daerah. Ia Menyantap instrumen ini Dapat menjadi medium pembelajaran antardaerah sekaligus jembatan komunikasi yang Berkualitas bagi institusi donor Dunia.
“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” tambah Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Pihak Kemendagri turut menyoroti banyaknya hasil kemitraan yang selama ini hanya selesai pada ranah seremonial atau sekadar menghasilkan Berkas administratif belaka. Oleh karena itu, orientasi Penyelenggaraan perjanjian Dunia kini wajib diarahkan pada perwujudan karya Konkret di lapangan.
“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya Konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegas Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Guna menggeser Penguasaan kerja sama yang selama ini berpusat pada pertukaran budaya, Tomsi meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Ciptaan Daerah Buat lebih aktif melakukan penyaringan. Bapperida diinstruksikan meneliti rekam jejak kemitraan serta menjalin komunikasi awal yang matang sebelum mengaplikasikan perjanjian.
“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari Sahabat-Sahabat yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” pungkas Tomsi Tohir, Sekretaris Jenderal Kemendagri.
Kegiatan peresmian ini juga dihadiri oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri dan Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi Buat Percepatan Layanan Dasar Petra Karetji. Selain itu, tampak hadir Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi beserta jajaran Kepala Bapperida dari berbagai Kawasan di Indonesia.
