URUSAN pangan ialah urusan mendasar. Tapi, justru di soal mendasar itu negeri ini kerap kedodoran. Bahkan, sudah berbulan-bulan harga pangan tetap tidak terkendali. Perhelatan politik pemilu membuat fokus penanganan dan stabilisasi harga pangan terpecah.
Apalagi, kementerian yang mengurus soal harga pangan, yakni Kementerian Perdagangan, dipimpin oleh ketua umum partai politik. Urusan parpol tidak mungkin ditinggalkan demi mengurusi tugas jabatan saja.
Maka, residu dari gagal fokus mengurusi harga bahan pokok strategis itu dirasakan hingga kini. Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa stok pangan mencukupi, tidak sejurus dengan kenyataan di lapangan. Apalagi bila bicara harga pangan yang masih stabil tinggi, Mendag terkesan kerap menyampaikan jawaban berkelit.
Begitu mendatangi Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (26/3), lalu, misalnya, Zulhas menyebut ia senang mendapati stok pangan yang mencukupi serta harga sejumlah komoditas yang mulai turun. Tetapi Mendag tidak berani menggaransi bahwa harga pangan tidak akan naik menjelang Lebaran.
Pernyataan itu sungguh aneh jika benar keluar dari pejabat negara yang mengurusi persoalan distribusi pangan. Zulhas seakan hendak menyatakan pemerintah off dulu untuk menjamin stabilitas harga di kala jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah seakan takluk menghadapi hukum pasar jelang Lebaran.
Padahal, beberapa tahun yang lalu, di era Mendag sebelum Zulhas, koordinasi dan pengawasan antarlini sukses membuat harga pangan stabil saat Ramadan maupun menjelang Lebaran. Itu artinya, pernah ada kisah sukses pengendalian harga pangan yang mestinya menjadi benchmark bagi pemerintah saat ini.
Sudah bukan keanehan bila kebutuhan pangan dan barang meningkat pesat di saat-saat tertentu. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Pemerintah dengan semua perangkat, aparat, dan anggaran, semestinya sudah bisa memprediksi peningkatan kebutuhan tersebut dari jauh-jauh hari.
Prediksi itulah yang kemudian dapat menjadi modal bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan suplai barang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau tidak dipersiapkan, sudah pasti jumlah barang yang tersedia akan kurang dari kebutuhan. Ujung-ujungnya adalah harga barang akan naik lagi.
Anehnya, kali ini pemerintah menjamin stok suplai barang cukup, tetapi justru mengaku tidak mampu menjamin stabilitas harga. Pernyataan Mendag tentu memunculkan psikologi publik untuk melakukan panic buying. Karena, pernyataan itu seakan menjadi komando untuk segera membeli barang-barang saat ini, yaitu sebelum harga naik dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah.
Sebagai politikus kawakan, Zulhas adalah orang yang berpengalaman dan khatam akan komunikasi publik. Ia pun pasti paham, pemerintah selaku pemimpin negara dibekali kewenangan yang tidak main-main. Mereka bisa membuat, menerapkan, dan menilai pelaksanaan peraturan. Karena itu menjadi aneh melihat ia malah memunculkan kepanikan.
Ingat, rakyat butuh pemerintah yang selalu hadir serta berpihak kepada rakyat. Pemerintah yang mampu memberi rasa aman, kenyamanan, dan kepastian bagi publik. Bukan pemerintah yang justru membuat panik dan memunculkan keresahan.
