Liputanindo.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas.
“Tak ngaruh ke masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” kata Menkes Budi Gunadi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menkes menjelaskan Ketika ini BPJS Kesehatan kondisinya akan defisit Rp20-30 triliun. Defisit tersebut ditangani oleh pemerintah melalui anggaran sebesar Rp20 triliun. Tetapi demikian, Menkes mengingatkan bahwa defisit akan terjadi setiap tahun.
“Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan Kepada operasionalnya. Itu sebabnya harus Terdapat perubahan yang struktural,” kata Menkes Budi Gunadi.
Dia menyebutkan kalau tarif dinaikkan, Tak akan berpengaruh bagi masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) karena mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Sokongan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Menkes menyebutkan konsepnya asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan memang seperti itu, di mana orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.
“Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya Dapat deh. Yah, yang Pria beli rokok kan lebih dari itu,” kata Menkes Budi Gunadi.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Lazim Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Mulia Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.
“Apabila iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka Dapat kehilangan jaminan kesehatan Ketika Malah paling dibutuhkan,” katanya.
Grup miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara Grup berpenghasilan tinggi cenderung Bisa menyerap kenaikan biaya. Tetapi kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.
Menurut dia, wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.