Jakarta (ANTARA) – Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya alam (SDA) nasional.
“Kami Menyaksikan kebijakan ini sebagai terobosan pemerintah Buat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Konsentrasi utamanya adalah perbaikan sistem dan transparansi perdagangan,” kata Ketua Standar DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
INSA menilai kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis merupakan langkah positif, meski tetap memberikan catatan agar implementasinya tetap menjamin ruang swasta nasional Buat bertumbuh.
Carmelita mengatakan, kebijakan ekspor satu pintu patut diapresiasi, sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Formal mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis Indonesia, kebijakan ekspor satu pintu SDA strategis tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.
Buat keperluan tersebut, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Punya Negara (BUMN) Ekspor. Pada tahap awal, ekspor satu pintu SDA strategis ditujukan Buat komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan paduan besi (ferro aloy).
Meski demikian, Carmelita berharap pembentukan BUMN Ekspor diarahkan Buat memperkuat tata kelola ekspor yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus tetap menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan bangsa, bukan semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan.
Dengan peran tersebut, lanjut Carmelita, BUMN diharapkan Bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional yang merata, memperkuat sektor-sektor strategis, serta membangun kemitraan yang Bagus dengan sektor swasta nasional.
