Liputanindo.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Esensial BPJS Ali Ghufron Mukti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini Demi merespons kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Donasi Iuran (PBI).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat Serempak kementerian terkait dan lintas komisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
“Pertemuan ini adalah dalam rangka membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi,” ujar Dasco.
Dasco menjelaskan bahwa rapat ini merupakan langkah koordinasi strategis sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Demi menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Dia menegaskan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.
“PBI merupakan sebuah program Donasi sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang Tak Pandai berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka Tak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Lebih lanjur, dia menyoroti banyaknya laporan mengenai penonaktifan kepesertaan secara sepihak atau kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, DPR menilai perlu ketepatan sasaran dan perbaikan sistem agar masyarakat yang Betul-Betul membutuhkan Tak kehilangan hak mereka.
“Tak Sekalian masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Oleh karenanya, perlu Eksis perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Donasi Iuran,” kata Dasco.