Ilustrasi ekspor. Foto- dok MI/Pius Erlangga.
Jakarta: Hilirisasi industri dan optimalisasi devisa hasil ekspor (DHE) dinilai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi Dunia. Kedua komponen itu merupakan bentuk nasionalisme ekonomi yang Mempunyai Konsentrasi pada pengelolaan dan penyerapan manfaat kekayaan Indonesia di dalam negeri.
“Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola Buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo Begitu ini,” kata Direktur PoliEco Digital Insight Institute Anthony Leong dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu, 14 Juni 2026.
Atas analisis itu, Anthony menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah Benar. Kebijakan ekonomi pemerintah berfokus pada penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, dan optimalisasi DHE.
Dia mengutip pemikiran sosiolog ekonomi Liah Greenfeld dalam Kitab The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth, yang menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi modern Enggak lahir secara kebetulan, melainkan tumbuh dari kemampuan suatu bangsa memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri.
Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa Dekat seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat, termasuk Amerika Perkumpulan, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok.
Anthony mencatat komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, Mempunyai nilai ekspor lebih dari USD66 miliar per tahun atau Sekeliling seperempat dari total ekspor nasional. Nilai ekonomi yang sangat besar tersebut menunjukkan betapa strategisnya kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan Dunia.
Dia menilai Indonesia Bahkan sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
“Yang lebih Krusial adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai,” ujar Ketua BPP Hipmi Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu.
Direktur PoliEco Digital Insight Institute Anthony Leong. Dok. Istimewa
Dia mengatakan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa perdebatan yang berkembang tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan Serempak Buat memperkuat daya saing Indonesia.
“Karena itu yang dibutuhkan adalah ketenangan, objektivitas, dan keberanian Buat Menyaksikan kepentingan nasional dalam perspektif jangka panjang,” tegas Anthony.
Menurut dia, kebijakan DHE, hilirisasi, dan tata kelola ekspor strategis melalui Danantara merupakan instrumen yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Semakin besar devisa hasil ekspor yang berada dalam sistem keuangan domestik, semakin kuat stabilitas nilai Ubah, likuiditas perbankan, dan kapasitas pembiayaan pembangunan nasional.
Demikian pula dengan hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah. Indonesia Enggak Tengah hanya menjual bahan mentah, tetapi mulai membangun industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing nasional.
Anthony menegaskan bahwa keberhasilan agenda tersebut akan menjadi fondasi Krusial bagi Indonesia Buat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Primer Asia pada Dasa warsa mendatang.
“Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia Enggak hanya menghasilkan Bilangan ekspor yang besar, tetapi juga menghasilkan kemakmuran yang lebih besar bagi bangsa Indonesia,” kata Anthony.
