Jakarta – Ketika harga kelapa melonjak di pasar Dunia, petani dalam negeri Bahkan tertekan oleh tingginya biaya peremajaan pohon yang sudah renta. Sebagai solusinya, pemerintah tengah mengkaji penerapan tarif ekspor kelapa sebagai sumber pembiayaan Kepada mendukung program peremajaan tanaman kelapa rakyat di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menjelaskan bahwa skema tersebut meniru pola pungutan ekspor pada kelapa sawit. Dengan adanya tarif ekspor, sebagian hasil ekspor kelapa Dapat dialihkan Kepada mengganti pohon-pohon kelapa yang sudah Uzur, tinggi, dan Bukan produktif di Distrik pesisir dan sentra produksi lainnya.
“Sekarang Kembali kita kaji supaya Eksis semacam tarif ekspor seperti sawit sehingga itu yang Dapat kita Mengenakan Kepada bantu rakyat, Kepada peremajaan kelapa-kelapa kita,” kata Sudaryono Ketika kunjungan kerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, Sukabumi, pada Jumat (9/5/2025).
Ia menekankan bahwa penerapan tarif ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada petani kelapa yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan murah Kepada melakukan peremajaan. Menurutnya, kebutuhan kelapa dalam negeri juga tinggi, bukan hanya Kepada konsumsi tapi juga sebagai komoditas ekspor andalan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong Badan Pengelola Anggaran Perkebunan (BPDP) Kepada memperluas cakupan dukungan pembiayaan ke luar komoditas sawit. Kini, Anggaran BPDP mulai diarahkan pula Kepada mendanai program replanting kelapa, terutama di Distrik-Distrik pesisir yang banyak ditumbuhi pohon kelapa Uzur.
“Karena kelapa-kelapa kita ini yang di pesisir-pesisir itu banyak kan sudah Uzur-Uzur, sudah tinggi-tinggi,” tambah Sudaryono.
Tetapi, tantangan juga datang dari sisi pasar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa lonjakan harga ekspor kelapa bulat Membikin banyak pengusaha lebih memilih menjual ke luar negeri. Hal ini menyebabkan kelangkaan kelapa di pasar domestik.
“Kan ini mahal, karena diekspor ya. Harga ekspor memang lebih tinggi daripada harga dalam negeri. Karena Seluruh ekspor, akhirnya jadi langka dalam negeri,” ujarnya Ketika memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Rencana kebijakan tarif ekspor ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang Bukan hanya menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri, tetapi juga memastikan kelestarian kebun kelapa rakyat sebagai bagian dari ketahanan ekonomi pedesaan.
