Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan Demi melindungi daya beli Golongan rentan.
Josua Begitu dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar Golongan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke Golongan rentan Bukan sebesar Kalau Pertalite naik.
Tetapi, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap Pandai merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.
“Karena itu, Konsentrasi kebijakan harus menjaga daya beli Golongan rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok,” ujar Josua.
Dia menyarankan pemerintah Demi memperkuat Sokongan sosial (bansos) yang Cocok sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan Lumrah, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.
Sokongan dapat diberikan dalam bentuk Sokongan Kas sementara, Sokongan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari Area surplus ke daerah defisit.
Langkah tersebut dinilai Krusial mengingat Golongan berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya Demi kebutuhan makanan.
Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan Lumrah, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu Segera.
Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.
Pada Begitu yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar Bukan terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, Restriksi volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai Krusial Demi mencegah kebocoran subsidi.
Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar Bukan Mempunyai selisih yang terlalu ekstrem.
Pemerintah juga diminta Demi membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, Sokongan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi Demi komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
“Tetapi, Sokongan UMKM harus selektif agar Bukan menjadi belanja yang bocor dan Bukan Cocok sasaran,” tambahnya.
Dalam jangka menengah, reformasi subsidi Kekuatan disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.
Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi Lumrah, pengembangan kendaraan Irit Kekuatan, dan peningkatan efisiensi Kekuatan guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.
