Bojonegoro (Liputanindo.id) – Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Sendiri) yang digagas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian legislatif. Kali ini, Komisi B DPRD Bojonegoro menyoroti lemahnya sistem pendampingan yang dinilai belum Mempunyai penanggung jawab yang Jernih di lapangan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD Bojonegoro Serempak Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Senin (4/5/2026). Dalam Perhimpunan itu, sejumlah persoalan teknis hingga Dampak ekonomi bagi peternak penerima program turut dibahas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, yang memimpin jalannya rapat, mempertanyakan kejelasan pihak yang bertugas mendampingi para peternak. Padahal, anggaran yang digelontorkan Kepada program ini tergolong besar.
“Kalau desa yang ditunjuk, gaji pendamping diambil dari mana? Sementara Alokasi Biaya Desa (ADD) Begitu ini terbatas. Program ini berjalan sendiri, sehingga sangat rawan,” tegas Lasuri, Senin (4/5/2026).
Ia mengingatkan, tanpa skema pendampingan yang Niscaya, program berpotensi menimbulkan masalah baru di tingkat Penyelenggaraan. Terlebih, pada tahun sebelumnya Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan Sekeliling Rp89 miliar Kepada 5.400 keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain soal pendampingan, Komisi B juga menyoroti kondisi di lapangan yang dihadapi peternak. Harga pakan yang tinggi dan harga telur yang cenderung turun dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan usaha. “Bahkan, muncul informasi adanya KPM yang menjual kandang dan ayam Donasi,” ungkap Lasuri.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD mendorong pemerintah daerah Kepada mempertimbangkan pembangunan pabrik pakan ternak guna menekan biaya produksi sekaligus menjaga stabilitas harga. “Agar tujuan program pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara optimal,” tandas Lasuri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disnakkan Bojonegoro, Elfia Nuraini, menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari DPRD sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ia mengakui Terdapat sebagian kecil penerima manfaat yang Enggak Pandai melanjutkan usaha hingga akhirnya menjual Donasi yang diterima, meski jumlahnya Enggak signifikan.
“Memang Terdapat beberapa KPM yang menjual kandang dan ayamnya karena Enggak sanggup, tapi kalau dihitung persentasenya hanya Sekeliling satu persen saja,” tuturnya.
Terkait anjloknya harga telur, Elfia menjelaskan bahwa hal itu dipengaruhi Unsur musiman. Pada bulan Selo, aktivitas hajatan seperti pernikahan cenderung menurun sehingga berdampak langsung pada permintaan telur di pasaran.
“Karena bulan ini juga bulan Selo, Enggak banyak hajatan seperti pernikahan, sehingga permintaan telur ikut menurun,” tambahnya.
Sebagai langkah menjaga stabilitas harga, Pemkab Bojonegoro melalui Wakil Bupati Nurul Azizah telah mengeluarkan surat edaran Kepada mendorong penyerapan hasil produksi peternak. Salah satunya dengan mewajibkan SPPG membeli telur Gayatri serta mengimbau ASN membeli minimal dua kilogram telur.
“Edaran tersebut guna menjaga stabilitas harga telur,” tandas Elfia Nuraini. [lim/suf]
