Liputanindo.id – Pemerintah segera berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Begitu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Pemerintah, kata Pras, menghormati aspirasi MUI dan meyakini dialog menjadi ruang Krusial Demi menjelaskan Argumen Indonesia bergabung dalam Lembaga tersebut.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan Demi bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.
Ia menekankan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi Demi membangun komunikasi dan menyampaikan pandangan Indonesia di tingkat Global, khususnya terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan (bergabung BoP, red) bagian dari Metode kita membangun dialog. Kalau kita Enggak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog Demi memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina Pandai diakui kemerdekaan,” katanya.
Terkait isu kontribusi atau iuran keanggotaan Rp16 Triliun dalam BoP, Prasetyo menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai Personil Lembaga Global. “Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Presiden Prabowo Formal menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela Lembaga World Economic Lembaga 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Dilansir dari laman Formal MUI, permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP karena dinilai Enggak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Lazim MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Lembaga yang digagas Presiden AS Donald Trump tersebut Enggak wajar, mengingat terdapat Perdana Menteri Israel sebagai Personil, sementara Palestina Enggak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara Personil BoP. MUI juga menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang Enggak berbasis keadilan, Enggak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.