PEMERINTAH sedang mengubah desain subsidi pupuk, dari format subsidi harga menjadi bantuan langsung pupuk kepada petani (BLP) yang berhak. Perubahan desain dianggap radikal karena pada desain lama, kelangkaan pupuk masih sering dijumpai, apalagi pada musim tanam, periode yang amat krusial bagi pertumbuhan tanaman.
Kenaikan anggaran subsidi pupuk 4,12% dari Rp16,9 triliun pada 2012 menjadi Rp25,3 triliun pada 2023 tidak diikuti kenaikan produktivitas padi. Pada periode yang sama 10 tahun terakhir, produktivitas padi hanya naik 2,31% dari 4,17 ton/ha pada 2022 menjadi 5,24 ton/ha pada 2023. Bahkan, selama empat tahun terakhir, produktivitas padi nyaris stagnan pada kisaran 5,20–5,24 ton/ha.
Pada skema BLP, bantuan uang akan ditransfer langsung ke dompet elektronik (e-wallet) petani sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) berdasarkan kriteria kelayakan. Dana petani dalam e-wallet hanya dapat digunakan untuk membeli pupuk di kios yang ditunjuk, bukan membeli kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu, akurasi data petani penerima BLP, berikut karakteristik usahatani dan kebutuhan pupuk, serta kesiapan ketersediaan dan kios eceran pupuk menjadi determinan penting dari pelaksaan BNP ini kelak.
Lelahsi pilot project BLP ialah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), lalu kemudian di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kementerian Pertanian akan menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) pada implementasi BLP kepada petani kelak pada 2024.
Maksudkel ini menganalisis upaya sinkronisasi data petani penerima bantuan langsung pupuk kepada petani (BLP) yang ada dalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), dengan data terbaru hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Rekomendasi kebijakan ialah panduan dalam upaya integrasi dan pemadanan data penting tersebut.
Petani penerima bantuan langsung pupuk
Kriteria penerima bantuan langsung tunai pupuk kepada petani (BLP), yaitu petani kecil untuk meningkatkan daya beli, guna mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tanamannya.
Petani kecil ini umumnya miskin dan cukup rentan terhadap guncangan internal dan eksternal dari sistem produksi tanaman. Para petani ini umumnya menguasai sepetak kecil lahan pertanian, mengelola pertanian mereka secara manual, menggunakan teknologi tradisional, dan mengandalkan tenaga kerja keluarga, termasuk tenaga kerja perempuan.
Jumlah rumah tangga petani Indonesia meningkat dari 26.132.469 rumah tangga petani pada Sensus Pertanian (ST) 2013, dan meningkat menjadi 27.682.117 pada Surveri Antar-Sensus 2018. Hasil Sutas 2018 juga menunjukkan jumlah petani 33,49 juta jiwa, terdiri dari 25,44 juta laki-laki (75,96%) dan 8,05 juta perempuan (24,04%).
Mayoritas petani berusia di atas 45 tahun atau lebih dari 60% dari total, sedangkan 40% sisanya ialah petani muda berusia 44 tahun atau lebih muda.
Menurut survei ubinan khusus oleh BPS pada 2021, estimasi kebutuhan pupuk urea sebesar 2,50 juta ton dan pupuk NPK sebesar 1,54 juta ton untuk tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai). Rata-rata luas penguasaan lahan petani padi sawah kurang dari satu hektare (ha), lebih tepatnya, yaitu 0,66 ha, petani padi gogo 0,07 ha, petani jagung 0,55 ha, dan petani kedelai 0,27 ha.
Penerima BLP harus menjadi anggota kelompok tani (Grup Tani) dan/atau asosiasi sebagai kelompok tani (Gapoktan), dan idealnya terdaftar dalam database Daftar Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.
Menurut survei ubinan khusus 2021, 71,57% padi sawah menjadi anggota kelompok tani dan 28,43% bukan anggota, sedangkan sekitar 64,13% petani dataran tinggi menjadi anggota kelompok tani dan 35,87% bukan anggota kelompok tani. Relevansi keanggotaan kelompok tani merupakan salah satu syarat BLP untuk memperkukuh kekompakan organisasi kelompok tani, dalam hal yang berkaitan dengan penggunaan pupuk dan input serta strategi pembangunan pertanian pada umumnya.
Pembahasan kriteria petani penerima bantuan langsung pupuk, sinkronisasi dengan hasil registrasi sosial ekonomi (Regsosek) menjadi sangat krusial. Sumber data lain yang tersedia sebenarnya cukup lengkap, mulai data pada Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang dikelola Kementerian Pertanian, yang konon telah terintegrasi dengan data registrasi kependudukan dalam bentuk nomor induk kependudukan (NIK).
Demikian, sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial juga terintegrasi dengan NIK, walau tidak terintegrasi dengan Simluhtan. Data pada Sistem Program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga sedang diintegrasikan dengan Simluhtan, walau secara operasional masih perlu terus dipertajam.
Petani penerima BLP mengacu pada Pasal 69 dan penjelasan Pasal 27 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa pekebun adalah petani yang penghasilan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Petani kecil ini akan mendapatkan bantuan atau subsidi pupuk dari pemerintah pusat atau provinsi.
Pengertian petani rakyat dalam penjelasan Pasal 62 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian secara Lebih Lestari (PLP2B),ialah petani yang menguasai lahan pertanian seluas 0,5 ha atau kurang. Perlu dicatat bahwa nilai pendapatan pertanian dari tanaman pangan lebih rendah secara signifikan dari hortikultura.
Hortikultura merupakan tanaman bernilai ekonomi tinggi sehingga rata-rata dan potensi pendapatan petani umumnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman pangan dan perkebunan. Batas penguasaan lahan seluas 2 ha atau kurang dapat diterapkan untuk tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan penguasaan lahan seluas kurang dari 0,5 ha dapat diterapkan untuk hortikultura.
Cocokisasi dengan status sosial ekonomi petani
Data petani penerima BLP perlu disinkronisasi dengan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang disusun berdasarkan hasil proxy mean test (PMT) ranking pendapatan tahunan petani desil tertentu. Mengacu pada klasifikasi kemiskinan ekstrem berdasarkan paritas daya beli (PPP = purchasing power parity) Bank Dunia US$2,15 per hari, batas petani kecil ialah bagi mereka yang memiliki pendapatan tahunan sebesar Rp11,8 juta. Sebagai alternatif, penerima BLP ialah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan nasional karena titik potong (cut-off point) petani kecil ialah mereka yang berpenghasilan Rp18,8 juta per tahun.
Hasil pemadanan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penurunan Kemiskinan) tentang jenis pekerjaan petani Simluhtan dengan Program Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menunjukkan 6,4 juta petani Indonesia termasuk kategori miskin ekstrem, disusul pekerja lepas (1,5 juta), wiraswasta (1,4 juta), tidak/belum bekerja, dll.
Demikian hasil pemadanan data DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dan P3KE menunjukkan hal berikut: terdapat 62 juta individu (56% dari total 110,6 juta) dalam DTKS ternyata padan dengan individu P3KE. Kepada data keluarga terdapat 20,2 juta pada DTKS (69,5%) dari total 29,14 juta keluarga) telah padan dengan data keluarga P3KE.
Rekomendasi kebijakan
Berikut rekomendasi perubahan kebijakan yang dapat ditawarkan: Pertama, implementasi Sistem Rekan (e-pubers) yang dikembangkan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) digunakan sebagai sistem penebusan pupuk subsidi sesuai yang terdaftar di dalam e-Rencana Definitif Kebutuhan Grup ke kios pupuk lengkap (KPL). Itulah indikator awal kebekerjaan sistem digitalitasi dari subsisdi pupuk dalam skema BLP. Keandalan Sistem Rekan itu mampu memfasilitasi kebutuhan pupuk petani di lapangan.
Kedua, fokus sinkronisasi dan integrasi data petani penerima BLP dengan data Regsosek, akan menjadi contoh atau praktik terbaik dalam perubahan desain subsidi barang menjadi subsidi kepada kelompok sararan. Sebaliknya, ketidakberhasilan sinkronisasi dan integrasi data pada provinsi pilot, akan menjadi ganjalan atau hambatan keberhasilan program pembangunan umum.
