“Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education…to prepare each citizen to choose wisely and to enable him to choose freely are paramount functions of the schools in a democracy.” (Franklin D Roosevelt)
DI tengah kebinekaan rakyat Indonesia, melek fungsional dan melek politik memainkan peran Krusial dalam memperkuat dan mempertahankan demokrasi yang tak Bisa dibilang muda Tengah. Ketika bangsa ini bersiap menghadapi Pemilihan Biasa 2024, sama sekali tak Bisa diabaikan betapa para calon pemilih harus memilih secara bijak, sebagai informed citizenry.
Melek fungsional memberdayakan mereka Kepada mengakses dan memahami informasi ketika melek politik memberdayakan mereka Kepada Kepada memahami dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. “Demokrasi Bukan dapat berhasil kecuali mereka yang mengekspresikan pilihannya telah siap Kepada memilih dengan bijaksana. Pelindung sejati demokrasi, oleh karena itu, adalah pendidikan… yakni yang memungkinkan siapa pun memilih secara bebas,” kata Roosevelt.
Singkat kata, informed citizenry menjadi sokoguru bagi demokrasi yang sehat. Penduduk melek politik Mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan Bukan saja Kepada memilih secara bijak, tetapi juga bertanggung jawab mengawasi apa dan siapa yang mereka pilih. Mereka harus Bisa kritis atas ragam kebijakan, mengevaluasi calon pemimpin, dan terlibat dalam wacana publik secara konstruktif. Dalam konteks kebinekaan Indonesia, yang terdapat ragam kepentingan dan sudut pandang, Penduduk melek politik akan memastikan representasi aspirasi Seluruh segmen masyarakat.
Secara historis, hal itu menjadi amat krusial setelah Indonesia dalam waktu yang panjang berdarah-darah memperjuangkan demokrasi. Setelah dua orde yang tak Bisa dikatakan sepenuhnya demokratis— meskipun diberi nama dan diklaim demokratis— kejatuhan rezim Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi 1998 ialah tonggak Krusial yang harus senantiasa ditegakkan.
Reformasi telah memungkinkan penyelenggaraan pemilihan Biasa yang relatif bebas dan adil. Terlepas dari berbagai tantangan, transisi menuju demokrasi telah terjadi yang ditandai dengan kebebasan berekspresi, suburnya pertumbuhan partai politik, dan pembentukan lembaga-lembaga demokratis. Dengan begitu, di tengah kompleksitas perbedaan, hikmat-kebijaksanaan dan permusyarwaratan— yang dalam bahasa lain mengambil bentuk dialog, negosiasi, dan kompromi sebagai esensi proses demokrasi—telah menjadi instrumen yang harus diyakini dan dijalankan.
Melek fungsional
Melek fungsional harus dibedakan dari sekadar ‘melek huruf dan Bilangan’ yang secara formal sering dibatasi dengan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Melek fungsional Bukan hanya berarti Bisa melafalkan huruf dan Bilangan, tetapi juga mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung terkait dengan informasi yang kompleks, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan, serta mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, melek fungsional melibatkan keterampilan analitis, kritis, dan berpikir reflektif. Selain itu, dalam era digital, melek fungsional juga mencakup kemampuan Kepada menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memanfaatkan internet, dan memahami media sosial. Ketika individu Mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan mengakses informasi, mereka dapat menganalisis kritis narasi politik, membedakan fakta dari fiksi, dan Membangun keputusan yang terinformasi.
Melek fungsional memungkinkan individu Kepada membedakan sumber-sumber yang dapat dipercaya, memverifikasi informasi, dan mencegah penyebaran informasi yang salah dan disinformasi, yang dapat merusak proses demokratis dan Serasi sosial.
Singkat kata, melek fungsional memberdayakan individu Kepada terlibat secara aktif dalam masyarakat, berpartisipasi dalam proses politik, dan memperkuat demokrasi. Melek fungsional memberdayakan mereka Kepada memahami proposal kebijakan, mengevaluasi calon pemimpin, dan berpartisipasi aktif dalam wacana publik sehingga memperkuat jalinan demokrasi.
Buta politik
Buta politik tentu saja berbahaya bagi demokrasi dan pada gilirannya bangsa dan negara ini. Buta politik mengacu pada kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi, proses politik, serta lembaga-lembaga demokrasi. Tanpa pemahaman memadai tentang nilai-nilai demokrasi, sebagai Teladan, Penduduk dapat dengan mudah terpengaruh oleh demagog, petualang politik yang berjualan isu tanpa niat Berkualitas, yang pada gilirannya merusak proses politik dan lembaga-lembaga demokrasi.
Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat melek politik yang rendah rentan terhadap kemunduran demokrasi dan berbalik ke arah otoritarianisme. Munculnya gerakan populis dan pengikisan Kebiasaan demokratis di berbagai belahan dunia menjadi Teladan peringatan akan bahaya buta politik.
Teladan Konkret yang menggambarkan potensi kemunduran menuju otoritarianisme ketika Penduduk Bukan Mempunyai melek politik dapat dilihat Venezuela dan Turki, yang mengalami kemunduran demokrasi signifikan dengan manipulasi politik, Restriksi kebebasan berbicara, dan kelemahan lembaga-lembaga demokratis.
Pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela menunjukkan bagaimana Penduduk yang buta politik menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin otoriter. Di Turki, pemimpin Recep Tayyip Erdogan secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaannya dengan melemahkan lembaga-lembaga demokratis dan membatasi kebebasan berbicara, yang diperparah oleh rendahnya tingkat melek politik di kalangan Penduduk.
Peran masyarakat sipil
Melek fungsional dan melek politik Bukan mungkin atau akan sulit berkembang sendiri, misalnya dengan memercayakannya pada usaha individual Penduduk negara. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam mempertahankan dan mengembangkan keduanya, misalnya dengan merintis dan mengembangkan ragam pendidikan partisipatoris, pendidikan politik, dukungan atas inisiatif-inisiatif masyarakat, dan pengarusutamaan nilai-nilai demokrasi.
Organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai perantara antara negara dan Penduduk, membangun ruang yang dimungkinkan terjadi on-going conversations, percakapan Lalu-menerus yang memungkinkan wacana politik yang Luwes, kritis, sekaligus kreatif. Percakapan tiada putus itu mewadahi ragam Bunyi dan komunitas marginal— bukan hanya yang mainstream— memastikan bahwa demokrasi bersifat inklusif dan representatif.
Sebagai penutup, ketika kita semakin mendekati Pemilu 2024, soal melek fungsional dan politik ini kiranya menjadi perhatian kita Serempak. Seluruh segmen masyarakat harus aktif berkontribusi pada upaya ini. Institusi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa sama-sama Mempunyai peran Krusial dalam membina informed-citizenry.
Hanya dengan Langkah ini, Indonesia dapat Lalu mengonsolidasikan demokrasi. Penduduk yang buta politik, yang secara fungsional tak Bisa mengevaluasi informasi dengan kritis dan tak sanggup berperan dalam ‘percakapan politik’ yang kritis-kreatif, hanya akan menjadi kuda tunggangan para petualang politik.
